TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya, yakni Kecamatan Singaparna belum menunjukkan penataan yang signifikan layaknya sebuah pusat pemerintahan. Sudah puluhan tahun sejak pemekaran kota dan kabupaten, kondisi Singaparna yang ditunjuk sebagai ibu kota masih belum nyaman bagi masyarakat. Termasuk fasilitas penunjang aktivitas sehari-hari.
Hal itu pun menjadi sorotan masyarakat akibat kurangnya fasilitas penunjang kenyamanan publik. Kondisi ini menunjukkan perlunya penataan menyeluruh dan mendesak untuk meningkatkan kualitas ruang publik.
Salah satu masalah yang paling terlihat adalah minimnya trotoar di sepanjang jalan utama di Singaparna. Jika ada, trotoar yang tersedia seringkali tidak layak digunakan karena kondisi yang sempit, rusak, atau bahkan beralih fungsi menjadi tempat berjualan dan parkir kendaraan.
Baca Juga:Pembangunan Jalan di Desa Sukamaju Tasikmalaya Mulai Direalisasikan, 435 Meter Jalan Diperbaiki dari Dana DesaOpen Bidding Paling Tepat, Banyak Pejabat Potensial yang Bisa Mengisi Jabatan Sekda Kabupaten Tasikmalaya
Hal ini tidak hanya mengganggu kenyamanan pejalan kaki tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan.
Jeri (43), warga yang sering beraktivitas di Singaparna mengungkapkan kekecewaannya atas minimnya penataan di ibu kota. Menurutnya, trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki justru sulit ditemukan. Padahal itu sangat mempercantik tata letak kota.
Bahkan, kata dia, sekali pun ada kerap dipenuhi pedagang dan kendaraan yang parkir sembarangan. Akibatnya, pejalan kaki terpaksa berjalan di pinggir jalan, berbagi ruang dengan kendaraan yang lalu lalang.
“Kawasan Singaparna seharusnya menjadi wajah Kabupaten Tasikmalaya, justru terkesan kumuh dan tidak tertata. Selama dua dekade terakhir, nyaris tidak ada perubahan signifikan dalam penataan ruang,” keluhnya.
Kata dia, meskipun Alun-Alun Singaparna sempat mengalami revitalisasi, pembenahan di sekitarnya tidak dilakukan secara menyeluruh.
“Penataan selalu digemborkan oleh pemerintah, namun belum terlihat realisasinya. Program yang ada dinilainya hanya bersifat tambal sulam dan tidak menyelesaikan masalah secara tuntas,” ungkapnya.
Wilman (24), warga Singaparna lainnya menilai pembangunan selama ini belum memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam hal kenyamanan.
Baca Juga:Komisi II Bersih-Bersih Gebu, Kompleks Setda Kabupaten Tasikmalaya Harus Bersih dan Tertata RapiVillarreal vs Osasuna di Liga Spanyol: Perebutan Tiket Liga Champions
Ia menekankan pentingnya pembangunan trotoar yang layak, pengaturan lokasi bagi pedagang kaki lima (PKL), serta peningkatan estetika kota.
“Pemerintah harus segera mengambil tindakan nyata, bukan sekadar wacana. Persoalan ini menyangkut keselamatan dan kebanggaan warga terhadap ibu kota kabupaten,” bebernya.