“Kita tidak tahu apa saja indikator evaluasi yang digunakan, atau hasilnya seperti apa. Tahu-tahu sudah ada keputusan. Ini yang kami sayangkan. Pemerintah harus belajar untuk terbuka dan melibatkan publik,” imbuhnya.
Lebih jauh, Budi menggarisbawahi pentingnya sosok Sekda yang tidak hanya memahami aspek administratif, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak birokrasi dan penyatu arah kebijakan bupati. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Sekda dan kepala daerah, terutama dalam menyukseskan program pembangunan ke depan.
“Sekda tidak boleh bekerja sendiri atau bertolak belakang dengan kepala daerah. Harus menjadi penghubung antara visi bupati dan pelaksanaan teknis di lapangan. Jangan ada kebijakan yang tidak sejalan,” ucapnya.
Baca Juga:Histori Batu Andesit di Depan Masjid Agung Tasikmalaya: Dibangun Rp 12,5 Miliar, Dibongkar Lagi Rp 400 Juta!Viman Alfarizi (Bukan) Dedi Mulyadi!
Ia juga menyoroti lemahnya kepatuhan sebagian aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terhadap pimpinan. Hal ini menurutnya harus menjadi perhatian serius dalam menentukan calon Sekda selanjutnya.
“Sekda bukan hanya pemimpin administratif, tapi juga harus menjadi figur yang dihormati dan mampu menggerakkan seluruh ASN untuk menjalankan kebijakan daerah. Jika tidak, birokrasi kita akan mandek,” pungkasnya. (Ujang Nandar)