CIAMIS, RADARTASIK.ID – Menanggapi 495 nasabah Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) Handapherang di Ciamis menuntut pengembalian dana mereka yang tersimpan sebesar Rp7,2 miliar.
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan (DKUKMP) Ciamis telah menggelar audiensi pada Bulan Ramadan lalu. Pertemuan tersebut melibatkan pengurus BMT Handapherang beserta nasabah yang terdampak untuk mencari solusi.
Kepala Bidang Koperasi dan UMKM – DKUKMP Kabupaten Ciamis Adang Hartono mengatakan, audiensi tersebut untuk melakukan penyelesaian pembayaran kepada anggota yang menabung di BMT.
Baca Juga:Pembangunan Jalan di Desa Sukamaju Tasikmalaya Mulai Direalisasikan, 435 Meter Jalan Diperbaiki dari Dana DesaOpen Bidding Paling Tepat, Banyak Pejabat Potensial yang Bisa Mengisi Jabatan Sekda Kabupaten Tasikmalaya
Setelah audiensi, kata dia, untuk mempercepat pembayaran tabungan anggota BMT, sudah dibentuk tim Penyehatan BMT. Itu melibatkan Dewan Koperasi Daerah (Dekopinda) Kabupaten Ciamis, unsur bagian hukum, pengelola atau pengurus BMT, pengawas BMT dan lainnya.
“Sehingga kini tinggal komitmen pengurus atau pengelola BMT untuk realisasi pembayaran tabungan anggota BMT,” ujarnya, menjelaskan.
Memang ada informasi aset sebidang tanah dan kendaraan sudah ada yang dijual. Namun, aset lainnya belum terjual. “Akan tetapi untuk membayar tabungan anggota BMT belum cukup. Karena aset yang terjual hanya baru ratusan juta,” katanya.
Dengan keadaan tersebut, seharusnya pengurus atau pengelola dan pengawas menyampaikan progresnya ke anggota. Sehingga jangan sampai anggota mengira lepas tanggung jawab, karena susah dihubungi.
“Saya sudah meminta ke pengelola atau pengurus BMT harus terbuka dalam melakukan penyelesaian pembayaran tabungan ke anggota,” ujarnya.
Perwakilan Tim Penyehatan BMT Handapherang Nandang menyampaikan dirinya hanya bagian dari tim Penyehatan BMT Handapherang. Tugasnya membantu lembaga supaya ada solusinya untuk pembayaran.
“Yang saya tahu penyelesaian pembayaran tabungan anggota BMT, saat ini sedang diusahakan. Seperti penagihan anggota yang macet dan penjualan aset,” katanya, menjelaskan. (riz)