BANJAR, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar menyatakan belum siap melaksanakan instruksi Gubernur Jawa Barat terkait penanganan pelajar bermasalah seperti terlibat tawuran, geng motor, dan perilaku menyimpang lainnya dengan cara pembinaan di barak militer.
Wali Kota Banjar, H Sudarsono, menyampaikan, hingga saat ini pihaknya belum menerima petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) terkait kebijakan tersebut. Oleh karena itu, pemkot belum bisa mengambil langkah konkret.
Menurutnya, sikap menunggu ini dilakukan karena belum ada arahan resmi dari Gubernur Jawa Barat mengenai teknis pelaksanaan program pembinaan pelajar di barak TNI.
Baca Juga:Komnas HAM Diminta Turun Tangan dalam Kasus Meninggalnya Rizal di Sungai Citanduy Kota BanjarKena Juga! Dua Pencuri Sepeda Motor di Pasar Banjar Babak Belur Dapat Salam Olahraga dari Warga
”Kita belum siap karena Pemerintah Kota Banjar belum ada instruksi gubernur harus seperti apa,” ucap Sudarsono, Rabu, 7 Mei 2025.
Ia menilai bahwa meskipun program ini bertujuan baik untuk menanggulangi kenakalan remaja di daerah, termasuk di Kota Banjar, pelaksanaannya tetap membutuhkan landasan hukum dan teknis yang jelas.
Ia juga menambahkan, pengiriman pelajar nakal ke barak TNI tentu berkaitan erat dengan kebutuhan anggaran, baik dari pemerintah provinsi maupun daerah.
Oleh sebab itu, Sudarsono menegaskan perlunya pertimbangan matang mengenai mekanisme pembiayaan agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Wali Kota Banjar tersebut menekankan bahwa komunikasi lintas instansi harus dibangun terlebih dahulu sebelum program pembinaan di barak TNI dapat dilaksanakan.
Hingga kini, Pemkot Banjar memilih untuk bersikap menunggu sampai adanya instruksi resmi yang disertai aturan teknis dan mekanisme pendukung.
”Lihat saja nanti kalau sudah ada instruksi baru kita laksanakan,” ungkapnya. (Anto Sugiarto)