TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Di bawah terik matahari, puluhan aktivis mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tasikmalaya menggelar audiensi terbuka di halaman Bale Kota Tasikmalaya, Jumat (2/5/2025).
Lapangan upacara yang biasanya digunakan untuk kegiatan seremonial, sore itu berubah menjadi forum terbuka — tempat ‘hisab’ bagi para pejabat.
Sebelum diskusi dimulai, para pejabat diabsen satu per satu oleh mahasiswa. Layaknya persiapan sebelum mata pelajaran dimulai di kelas. Mulai dari Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, hingga para kepala dinas dan kepala UPTD, semua dipanggil. Mereka diminta hadir secara langsung di lapangan.
Baca Juga:Viman Ajak Siswa SD Nagarawangi Hidup Bersih di Hari Pendidikan NasionalPemkot Tasikmalaya Pastikan Bakal Aktif Promosi Potensi Daerah di Apeksi 2025 Surabaya
Aksi ini menciptakan suasana tegang namun simbolis. Menggambarkan semangat transparansi dan pertanggungjawaban publik. Para pejabat itu lalu duduk berjajar di atas rumput hijau, bersiap menerima berbagai pertanyaan kritis dari mahasiswa. Sebagian tampak serius menyimak dan merespons dengan jawaban panjang lebar.
Namun tak sedikit yang menunjukkan gestur kebosanan—ada yang menguap, memainkan rumput, hingga sesekali mengecek ponsel di tengah forum. Kontras ini memperlihatkan beragam sikap pejabat dalam menghadapi kritik terbuka dari publik.
Diskusi mengalir dari evaluasi kinerja kepala dinas, rencana rotasi dan mutasi jabatan, hingga penilaian atas program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Viman-Diky. Mahasiswa juga menyinggung isu lingkungan seperti dugaan pencemaran di wilayah Ciangir, Kecamatan Tamansari, dan mendesak pemerintah bertindak tegas.
Salah satu aktivis dari PMII, Deden Faiz, turut menyampaikan kritik tajam dalam forum tersebut. “Proses evaluasi yang sudah bapak lakukan, kepada kepala dinas katanya sudah, apa hasilnya? Jangan hanya dicatat saja, mendata terus,” ujarnya lantang, disambut tepuk tangan peserta lainnya.
“Lapangan ini panas, tapi bukan sekadar panas cuaca. Ini panasnya akuntabilitas. Kami ingin para pejabat hadir tidak hanya secara fisik, tapi juga secara moral dan etika kerja,” tambah seorang orator dari PMII.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menyatakan bahwa proses evaluasi terhadap para pejabat berjalan sesuai sistem. Ia menegaskan bahwa rotasi dan mutasi menjadi bagian dari upaya perbaikan birokrasi.