TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dinilai hanya akan menjadi peringatan normatif. Pasalnya perhatian terhadap dunia pendidikan dinilai masih sangat minim.
Salah satunya dilihat dari tesendatnya pengisian kekosongan kursi Kepala Sekolah di Kota Tasikmalaya yang masih dibiarkan. Ditambah lagi soal fasilitas, keberpihakan anggaran termasuk insentif bagi para tenaga pendidik.
Sebagaimana diketahui, tercatat ada 43 sekolah yang dipimpin oleh Plt karena jabatan kepala sekolah yang kosong. Diantaranya yakni 41 SD dan 2 SMP yang belum memiliki kepala sekolah definitif.
Baca Juga:Viman-Diky Berhadapan dengan Ekspektasi Publik Kota Tasikmalaya, Soal Harap Baru Tasik MajuRotasi Jabatan dan Pengisian Kursi Kosong Kepala Sekolah Menunggu Eksekusi Wali Kota Tasikmalaya
Budayawan Tasikmalaya Tatang Pahat menilai bahwa ruang pendidikan masih ditumpangi kepentingan. Sehingga proses pengangkatan kepala sekolah terkesan digantung. “Kelihatannya masih sarat kepentingan, jadinya masih dibiarkan,” ungkapnya kepada Radar, Kamis (1/5/2025).
Apalagi penjelasan dari Kabid GTK, berkasnya sudah masuk Bale Kota, tinggal menunggu tindak lanjut Wali Kota Tasikmalaya. Pemimpin muda yang gemar olahraga semestinya punya pergerakan dan pemikiran yang gesit. “Indikasinya lebih karena kepentingan tertentu, karena kalau memang sibuk masa tidak bisa meluangkan waktu,” tuturnya.
Hal ini tentunya menjadi simbol minimnya perhatian terhadap dunia pendidikan. Sehingga menurutnya, Hardiknas hari ini hanya menjadi momentum yang diperingati secara normatif. “Karena perlakuan istimewa seperti apa yang diberikan oleh pemerintah,” terangnya.
Wakil ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Hilman Wiranata menilai semangat memajukan pendidikan yang digelorakan Ki Hajar Dewantara seolah tidak berkelanjutan. Pasalnya perhatian untuk dunia pendidikan dinilai masih jauh dari ideal. “Masih banyak yang perlu dibenahi di dunia pendidikan,” katanya.
Hardiknas sendiri seharusnya bisa menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dari semua pihak. Di mana peran pendidikan punya andil besar terhadap kemajuan bangsa dan daerah. “Bukan hanya mengenang pahlawan pendidikan di masa lalu, tapi bagaimana kita menghargai pahlawan pendidikan saat ini,” tuturnya.
Belum lagi masalah kewajiban alokasi 20% APBD untuk anggaran pendidikan. Jika itu direalisasikan secara maksimal seharusnya tidak ada lagi bangunan-bangunan kelas yang tidak layak. “Fasilitas harus bisa memadai, tenaga gurunya terlatih dan kompeten, sehingga bisa mencetak SDM yang berkualitas,” katanya.