“Bisa mengabulkan agar bisa naik kelas, karena menemukan peningkatan, contohnya di klaster kelembagaan 13 poin dan di klaster 1 ada 9 poin positif yang luar biasa,” ujarnya.
Ketua Tim Verifikasi Evaluasi KLA 2025 Kementerian PPPA Suhaeni menyampaikan, verifikasi evaluasi lapangan KLA secara hybrid untuk melihat tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dalam upaya perlindungan anak.
“Komitmen ini untuk memastikan hak anak seperti mendapatkan hak hidup, tumbuh dan berkembang, bermain dengan aman, belajar dengan baik, terlindungi dari segala kekerasan dan eksploitasi,” katanya.
Baca Juga:Alex Marquez Rayakan Kemenangan Perdana MotoGP dengan Tes Positif di Jerez, Semakin Menunjukkan KonsistensiHonda Uji Coba Mesin Baru di MotoGP Jerez: Zarco dan Mir Berikan Tanggapan: Belum Bikin Senyum
Oleh karena itu, kata dia, perlu adanya program KLA dengan aspek klaster. Penilaiannya mulai dari kelembagaan yaitu peraturan dan anggaran, klaster 1 yaitu hak sipil dan kebebasan, klaster 2 yaitu lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster 3 yaitu kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster 4 pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, klaster 5 yaitu perlindungan khusus anak.
“Berharap adanya kebijakan KLA, untuk tercapainya mewujudkan Indonesia layak anak,” ujarnya. (riz)