TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Dalam rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 2025, Pemerintah Kota Tasikmalaya menggelar simulasi penanggulangan bencana di sektor pendidikan.
Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 30 April 2025, bertempat di SMP Negeri 15 Tasikmalaya.
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menyampaikan bahwa kesiapsiagaan bencana harus dimulai dari elemen terkecil dalam masyarakat.
Oleh karena itu, pelaksanaan simulasi difokuskan di lingkungan sekolah.
Baca Juga:Petani Resah, Maling Gabah Padi Makin Gentayangan di Kawalu Kota TasikmalayaBaru 12 Orang Diperiksa Polda Jabar Terkait Hibah 30 Miliar di Kabupaten Tasikmalaya
“Hari ini Kota Tasik memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional yang jatuh pada 26 April, dan kami selenggarakan pada 30 April. Kesiapsiagaan ini harus terimplementasi mulai dari tingkat terkecil, salah satunya di sekolah. Kami melibatkan pelajar agar mereka sadar, tahu cara mengantisipasi bencana, serta mampu meminimalkan risiko dan siap menghadapi situasi darurat,” ujar Viman di lokasi kegiatan.
Ia juga menyoroti keberhasilan Kota Tasikmalaya dalam penanganan arus mudik dan balik Idulfitri, yang mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Keberhasilan tersebut dinilai berkat kolaborasi lintas sektor yang baik, dan menjadi cerminan pentingnya sinergi dalam penanggulangan bencana.
Terkait peran instansi teknis seperti Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Viman menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan dukungan sesuai kapasitas anggaran dan prioritas program.
“Kami akan mendukung sesuai kemampuan daerah. Ada beberapa rencana program prioritas yang tentu akan kami support, termasuk dalam hal penanggulangan bencana,” jelasnya.
Dari sisi infrastruktur, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga tengah menginventarisasi kondisi sarana dan prasarana pendidikan sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan jangka panjang.
“Kami akan mendata dan memprioritaskan renovasi atau peningkatan sarana prasarana pendidikan. Namun tentu saja, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan finansial daerah, dan akan kami upayakan bersama dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat,” tutupnya. (Ayu Sabrina)