Salah satu contohnya, pada gelaran-gelaran sebelumnya, stand UMKM asal Kota Tasikmalaya yang tampil selalu laris manis. Produk-produk lokal diborong pengunjung, para pelaku usaha pulang dengan pesanan mengalir, bahkan ada yang dapat kontrak kerja sama berkelanjutan.
Semua itu bukan sekadar prestise, tapi bukti nyata efek dari tampil maksimal di forum seperti Apeksi yang akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto tersebut.
Bisa dibayangkan, jika tahun ini keikutsertaan Kota Tasikmalaya hanya sebatas “hadir formalitas”, berapa banyak peluang yang mungkin terlewat, talenta kreatif yang mestinya tampil jadi bintang di panggung nasional, kini harus duduk diam di rumah.
Baca Juga:Petani Resah, Maling Gabah Padi Makin Gentayangan di Kawalu Kota TasikmalayaBaru 12 Orang Diperiksa Polda Jabar Terkait Hibah 30 Miliar di Kabupaten Tasikmalaya
Dinas-dinas yang punya program unggulan, yang bisa jadi inspirasi kota lain, malah tak diberi ruang untuk tampil.
Padahal, banyak sesi strategis yang akan digelar, termasuk pembahasan program-program bersama, expo kota se-Indonesia, dan forum business matching.
Event Apeksi 2025 sendiri akan berlangsung di Kota Surabaya, lengkap dengan peluncuran Munas VII dan Indonesia City Expo. Kota-kota peserta bahkan sudah menyiapkan booth-booth pameran, pertunjukan budaya, hingga program unggulan daerah masing-masing untuk dipromosikan.
Sekarang, tinggal menunggu langkah lanjutan dari Pemerintah Kota Tasikmalaya. Apakah bakal tetap membatasi partisipasi, atau mengevaluasi dan memberikan ruang bagi potensi daerah untuk tampil maksimal. Karena kalau tidak, bisa saja Kota Tasikmalaya hanya hadir sebagai tamu, bukan sebagai pemain utama di panggung kolaborasi kota-kota se-Indonesia. Dan itu tentunya bakal sangat disayangkan.
Maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya yang baru menjabat kurang lebih selama dua bulan itu. Harusnya menimbang dan mengukur secara detail kebijakan membatasi kegiatan Apeksi 2025 tersebut.
Jangan sampai Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Akibat salah memahami sesuatu duduk kebijakan, yang dilihat hanya dari satu sudut pandang. (red)