TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Anggota DPRD Kota Tasikmalaya H Hilman Wiranata mengungkapkan keberatan atau protesnya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM. Hal ini berkaitan dengan penghapusan dana hibah untuk pesantren oleh pemerintah provinsi Jawa Barat.
Hal itu disampaikan oleh H Hilman melalui unggahan di beberapa media sosial pribadinya. Di awal dirinya mengungkapkan apresiasinya soal kebijakan larangan ponpes atau Dewan Kemakmuran Masjid untuk meminta sumbangan di jalan. “Karena itu berkaitan dengan marwah umat Islam,” ungkap politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Akan tetapi ada kebijakan yang dia tidak sependapat ketika Pemprov Jabar mengambil kebijakan penghapusan dana hibah untuk pesantren. Dia pun mengingatkan peranan pesantren sebagai lembaga pendidikan dalam dalam membangun bangsa. “Kalau akang (Dedi Mulyadi) hapus, dari mana mereka akan mendapatkan proses pembiayaan operasional buat pondok pesantren,” terangnya.
Baca Juga:Gagal Mencuri Uang Kotak Amal di Masjid Pesantren, Dua Pelajar di Tasikmalaya Tinggalkan Motor Yamaha AeroxWASPADA! Kanker Serviks Mengancam Kaum Hawa di Kota Tasikmalaya
Politisi yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya itu pun meminta agar kebijakan tersebut dipertimbangkan kembali, supaya dana hibah pesantren tetap dilaksanakan. Ketika alasannya untuk mengantisipasi penyelewengan atau disalahgunakan oleh lembaga fiktif, maka pengawasan yang perlu ditingkatkan. “Bukan dengan cara dihapuskan, tapi pengawasan dan kontrol yang lebih baik dari pemerintah,” katanya.
Sebagaimana diketahui, KDM sudah menjelaskan bahwa alasan penghapusan dana hibah untuk pesantren bukan semata soal penyalahgunaan dan lembaga fiktif saja. Namun ada ketimpangan karena tidak semua pondok pesantren mampu mengakses Sistem Informasi pemerintah Daerah (SIPD).
Dalam postingan berbeda, H Hilman tidak menampik bahwa tidak semua ponpes memiliki kemampuan mengakses SIPD. Hal ini menurutnya membutuhkan inovasi supaya Pemprov pemberian dana hibah yang dilakukan tepat sasaran. “Berkaitan dengan harus bagaimana cara mendata pondok-pondok pesantren yang di jawa barat yang betul-betul membutuhkan bantuan dari pemerintah,” katanya.
Saat ini, KDM sendiri punya citra yang positif di mata publik bahkan tidak sedikit yang menyerbu figur yang kontra terhadap kebijakannya dengan komentar-komentar pedas. Sehingga pernyataan dari H Hilman tergolong berani karena berisiko mendapat serbuan.