”Audit ini juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran lintas unit kerja dan instrumen akuntabilitas publik bagi kinerja perusahaan dalam tata kelola kehutanan yang profesional dan bertanggung jawab,” ungkapnya.
Sebagai lokasi yang terpilih, KPH Tasikmalaya telah melakukan berbagai persiapan teknis dan administratif, mulai dari evaluasi dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH), laporan realisasi, hingga pengelolaan konflik sosial dan kerjasama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
Semua pihak terkait, termasuk seksi perlindungan, seksi kelola Sumber Daya Hutan (SDH), dan Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH), telah dilibatkan dalam persiapan ini.
Baca Juga:Proses Evaluasi Sekda Kabupaten Tasikmalaya Disorot, Fraksi Partai Gerindra Minta Semua Tahapan DiulangWarga Kertamukti Ciawi Syukuran Kemenangan Cecep-Asep di PSU Kabupaten Tasikmalaya
Audit Kolaboratif untuk Peningkatan Berkelanjutan
PT Equality Indonesia, yang dipimpin oleh Yudi Herdiana AMd, menyatakan kesiapan untuk melaksanakan audit secara menyeluruh dan profesional. Ia menekankan bahwa audit ini bukan hanya untuk menghakimi, melainkan untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. ”Kami yakin tim KPH Tasikmalaya sudah pada jalur yang benar,” terangnya.
Kepala Seksi Utama Perlindungan SDH Divre Janten, Alexander D Budi Martanto, juga menegaskan, audit ini adalah bagian dari sistem tata kelola kehutanan yang perlu diperkuat.
”Audit ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi ruang refleksi terhadap capaian kita. Divre memberikan dukungan penuh bagi KPH Tasikmalaya dan kami optimistis hasilnya akan membanggakan,” tuturnya.
Proses audit ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi penguatan sistem kerja dan kredibilitas Perhutani dalam menjaga sertifikasi PHL baik di tingkat nasional maupun internasional. (Radika Robi Ramdani)