Aktivis Curiga dengan Wacana Reaktivasi Kereta Banjar-Pangandaran, Pemerintah Diminta Transparan

Kereta api
Bangunan yang merupakan Stasiun Pangandaran yang sudah tidak aktif. (Deni Nurdiansah/Radartasik.id)
0 Komentar

PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pangandaran berharap rencana reaktivasi jalur kereta api Banjar-Pangandaran bukan hanya sekadar wacana setiap tahunnya.

Ketua HMI Kabupaten Pangandaran Ihsan Sanusi mencurigai reaktivasi kereta api lebih condong sebagai wacana proyek rutin setiap tahunannya.

“Reaktivasi jalur kereta yang beberapa waktu belakangan kembali disuarakan berbagai pihak, justru menyimpan banyak tanda tanya terkait urgensi dan efektivitasnya,” ucapnya saat menghubungi Radartasik.id, Sabtu 26 April 2025.

Baca Juga:Butuh Rp 3 Triliun untuk Reaktivasi Kereta Api Banjar-Pangandaran50 Rumah Terancam Digusur Menyusul Rencana Reaktivasi Kereta Api Banjar-Pangandaran, Warga Waswas

Ihsan menilai proyek reaktivasi kereta api tidak berbasis pada kebutuhan masyarakat Pangandaran secara riil untuk saat ini.

Padahal menurutnya, hal itu tidak urgent untuk saat ini. “Kami menyebutnya lebih pada upaya pencitraan dan membentuk opini seolah ini adalah solusi transportasi yang mendesak,” ucapnya.

Ihsan menjelaskan, hingga saat ini tidak ada transparansi kajian akademik maupun studi kelayakan yang dibuka secara publik.

Padahal, jika memang sudah diwacanakan proyek yang diperkirakan akan menelan anggaran sangat besar itu menyentuh sektor infrastruktur yang seharusnya bersifat jangka panjang dan berdampak langsung pada masyarakat.

“DPA yang seharusnya digunakan untuk pembangunan mendasar seperti pendidikan, kesehatan, serta peningkatan ekonomi masyarakat lokal, malah dialihkan untuk membiayai proyek opini rutin tahunan yang belum jelas arah dan hasilnya,” katanya.

Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Ciamis Pangandaran Acef Rifki Padilah meminta pemerintah lebih transparan dan membuka ruang dialog sebelum melanjutkan reaktivasi kereta.

“Sebaiknya reaktivasi ini ditinjau ulang secara menyeluruh, jika benar diperlukan, maka harus melalui mekanisme terstruktur, ada partisipatif masyarakat, bukan hanya sekadar proyek opini rutin tahunan yang dipaksakan,” ucapnya.

Baca Juga:Butuh Rp 3 Triliun untuk Reaktivasi Kereta Api Banjar-PangandaranReaktivasi Jalur Kereta Api Banjar-Cijulang Pangandaran Segera Terwujud, Masuk Tahap Ini

Acef mengatakan persoalan ekonomi saat ini lebih urgent dan harus menjadi fokus pemerintah. “Daya beli turun, pemerintah harus ikut cari solusi,” ungkapnya. (Deni Nurdiansah)

0 Komentar