TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan akan mendahulukan pergeseran pejabat eselon 2 guna membenahi birokrasi. Sampai hal tersebut direalisasikan, 8 kursi jabatan kosong akan tetap diisi oleh Plt.
Di awal masa kepemimpinannya, Viman dihadapkan dengan birokrasi yang kondisinya belum utuh. Di mana puluhan kursi jabatan mengalami kekosongan dan diisi oleh Plt, baik itu eselon 2, eselon 3 dan eselon 4.
Mengenai kondisi itu, Viman mengatakan bahwa pihaknya akan mendahulukan penempatan pejabat agar sesuai dengan kompetensinya. Salah satunya dengan melakukan job fit sebagai bekal untuk memetakan penempatan pejabat eselon 2. “Kenapa job fit, supaya kita tahu pemetaannya, kompetensinya, kemudian juga kinerja eselon 2 itu seperti apa,” ujarnya usai menghadiri launching program Valing Cantix Manis di Kantor Kelurahan Tawangsari, Jumat (25/4/2025)
Baca Juga:Alasan Perbaikan Jalan RE Djaelani Kota Tasikmalaya Mencurigakan, Bilang Saja Karena Mau Ada GubernurPengajuan RDP Masalah LSD Tak Dipenuhi, Aktivis Mahasiswa Kota Tasikmalaya Mencium Persekongkolan
Hal itu dilakukan supaya birokrasi terbangun yang lebih ideal. Sehingga kinerja dari OPD pun bisa lebih maksimal ketika dipimpin oleh pejabat yang tepat. “Supaya kita menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat,” terangnya.
Kendati demikian, saat ini pihaknya masih menunggu izin dari Kemendagri. Hal itu sebagaimana regulasi di mana sebelum 6 bulan menjabat, pihaknya harus mendapatkan izin Mendagri untuk melakukan rotasi mutasi. “Bagaimanapun juga sebelum 6 bulan saya harus ada izin dari Kemendagri, kita sedang menunggu itu,” katanya.
Disinggung waktu yang dibutuhkan untuk proses izin, pihaknya belum bisa memastikan. Pasalnya langkah tersebut tidak hanya dilakukan oleh Pemkot Tasikmalaya, namun juga kota dan kabupaten lain. “Kita juga terus mendorong (upaya jemput bola),” terangnya.
Saat ini 8 kursi pejabat eselon 2 yang diduduki Plt yakni Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bapelitbanda, Inspektur Inspektorat, Kepala DKPPP, Kepala Disdukcapil, Kepala BPKAD dan Asda 1.
Dari agenda kocok ulang atau penempatan pejabat sesuai hasil job fit tersebut, 8 kursi jabatan yang kosong berpotensi bergeser. Open bidding pun akan dilakukan untuk mengisi kursi-kursi kosong tersebut. “Setelah itu baru seleksi terbuka,” ucapnya.
Disinggung soal usulan perampingan birokrasi, Viman juga mengaku hal itu sedang dilakukan analisa. Karena hal itu juga menjadi amanat dari Mendagri guna efektivitas birokrasi dengan pelayanan maksimal. “Itu juga sedang kita analisa, kan salah satu amanah dari pak Menteri Dalam Negeri (Mandagri) juga seperti itu,” imbuhnya.(rangga jatnika)