TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Aktivis mahasiswa menyesalkan sikap DPRD Kota Tasikmalaya yang tak kunjung merespons pengajuan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang diduga dialihfungsikan. Hal ini memicu kecurigaan adanya persekongkolan di antara oknum pejabat.
Beberapa waktu lalu, sekelompok aktivis dari Serikat Mahasiswa Peduli Tasikmalaya (SMPT) mengajukan RDP ke DPRD Kota Tasikmalaya dengan jadwal Senin 24 April 2025. Namun pada waktu yang ditentukan itu, belum ada respons positif dari DPRD Kota Tasikmalaya.
Koordinator SMPT, Encep Gunawan mengatakan bahwa pihak DPRD mengaku belum bisa menjadwalkan RDP tersebut. Salah satu alasannya karena pihak dinas terkait yakni Dinas PUTR, Satpol PP, DLH, DKPPP, DInas KUMKM Perindag dan DPMPTSP belum siap. “Kami kan minta hari ini (Kamis 24/4/2025), tapi saat kami mau ke DPRD katanya belum bisa,” ungkapnya kepada Radar.
Baca Juga:Soal Pengisian Jabatan Kosong di Pemerintah Kota Tasikmalaya, Sekda Enggan BersuaraKinerja Plt Tidak Akan Efektif! Pemkot Tasikmalaya Harus Segera Ambil Langkah Demi Pelayanan Optimal
Pihak DPRD pun sampai saat ini belum memberikan konfirmasi kapan RDP siap dilaksanakan. Sehingga permintaan RDP ini belum mendapat respons yang jelas. “Kalau pun tidak bisa hari ini, setidaknya ada kejelasan kapan bisa dilaksanakan,” terangnya.
Dijelaskannya, persoalan LSD ini cukup penting karena berkaitan dengan lingkungan dan ketahanan pangan. Pasalnya pihaknya menemukan indikasi adanya pembangunan tempat usaha di lokasi yang masuk LSD. “Karena kami menemukan indikasi pasar modern yang dibangun di lahan LSD,” katanya.
Ketika ada pembiaran, maka lahan sawah di Kota Tasikmalaya akan semakin terkikis dan habis. Tentunya akan menjadi dampak negatif bagi kehidupan masyarakat di masa yang akan datang. “Untuk itu, LSD yang terbukti dijadikan bangunan apalagi tempat usaha, harus diratakan dan dikembalikan lagi menjadi sawah,” tegasnya.
Belum adanya respons dari DPRD menimbulkan kecurigaan di kalangan aktivis. Di mana dewan dan dinas-dinas terkait bersekongkol untuk menutupi persoalan tersebut. “Apalagi alasannya dinas terkait tidak belum siap hadir, semakin mencurigakan adanya persekongkolan,” katanya.
Jika DPRD dalam waktu dekat tidak juga memberikan respons atau kejelasan, maka pihaknya akan melakukan aksi. “Dan ini menunjukkan bahwa pemerintah kita anti kritik, sehingga aspirasi kita baru bisa tersampaikan dengan aksi turun ke jalan,” tandasnya.