TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Mekanisme asesmen jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya menjadi perhatian publik. Pasalnya, Desember 2024 sudah memasuki masa evaluasi lima tahun. Namun, sampai saat ini prosesnya dinilai tidak terbuka.
Asep Muslim, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, menyatakan keprihatinannya atas proses evaluasi yang dinilai kurang transparan dan minim keterbukaan informasi.
Asep menegaskan bahwa asesmen jabatan sekda seharusnya menjadi langkah strategis untuk memastikan terpilihnya sosok yang memenuhi kriteria profesionalisme, integritas, dan kapasitas kepemimpinan birokrasi.
Baca Juga:Cecep-Asep Bertemu Iwan Saputra, Silaturahmi Mencairkan Suasana Usai PSU Kabupaten TasikmalayaRelokasi Korban Pergerakan Tanah Cikondang Cineam Tasikmalaya, Per Rumah Dapat 60 Juta
“Proses ini tidak boleh sekadar dianggap sebagai formalitas belaka, melainkan harus dilakukan dengan serius karena berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dalam jangka panjang,” ujarnya.
Lanjut dia, Komisi I pun sudah melakukan rapat kerja dengan BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya. Termasuk membahas soal asesmen sekda.
“Kami juga meminta BKPSDM untuk menyampaikan secara resmi ke publik terkait asesmen sekda,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa seorang Sekda harus memiliki karakter kuat, pemahaman menyeluruh terhadap sistem pemerintahan, serta bebas dari intervensi politik.
Lebih jauh, Asep mengibaratkan Sekda sebagai pilar utama birokrasi yang harus tetap kokoh dan netral, tidak terpengaruh oleh dinamika politik praktis.
“Jika politisi diibaratkan seperti bendera yang dapat berubah arah sesuai angin, maka Sekda adalah tiang yang harus tetap tegak menjaga netralitas aparatur sipil negara,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa calon Sekda ideal harus memiliki kompetensi manajerial, kepemimpinan strategis, pemahaman mendalam tentang birokrasi, serta integritas moral yang tinggi.
Baca Juga:Cecep-Asep Menang di Hitung Cepat, PPP Jabar: Ini Kemenangan Istimewa untuk Kabupaten TasikmalayaIwan Saputra : PSU Kabupaten Tasikmalaya Momentum Ciptakan Demokrasi Berkualitas
“Rekam jejak yang bersih dari praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang juga menjadi faktor penting,” jelasnya, menambahkan.
Namun, proses asesmen yang dilakukan secara tertutup dan tanpa sosialisasi yang memadai justru menimbulkan keresahan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kata dia, banyak pihak mempertanyakan mekanisme penilaian dan sejauh mana transparansi dijalankan dalam seleksi pejabat tinggi tersebut.
Asep mengungkapkan bahwa kurangnya keterbukaan dalam evaluasi ini telah menimbulkan kegelisahan di internal birokrasi.
“Para ASN khawatir posisi strategis seperti Sekda akan diisi oleh sosok yang tidak memenuhi harapan. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam setiap tahapan evaluasi pejabat, agar prinsip meritokrasi tetap terjaga dan kepercayaan publik tidak terkikis,” harapnya.