TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Alasan diperbaikinya Jalan RE Djaelani dinilai aneh bahkan cenderung mencurigakan. Indikasi semakin kuat bahwa perbaikan yang dilakukan karena ada informasi kedatangan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Tidak konsistennya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang soal penanganan kerusakan di Jalan RE Djaelani menunjukan inkonsistensi. Terlepas ada kemanfaatan untuk masyarakat, namun menimbulkan opini yang kurang baik.
Budayawan Tatang Pahat memberikan apresiasi atas langkah perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemkot. Dari mulai kawasan Pasar Cikurubuk termasuk di Jalan RE Djaelani. “Ya alhamdulillah ketika jalan yang rusak diperbaiki, jadi pengguna jalan bisa lebih aman dan nyaman,” ungkapnya kepada Radar, Kamis (24/4/2025).
Baca Juga:Pengajuan RDP Masalah LSD Tak Dipenuhi, Aktivis Mahasiswa Kota Tasikmalaya Mencium PersekongkolanSoal Pengisian Jabatan Kosong di Pemerintah Kota Tasikmalaya, Sekda Enggan Bersuara
Akan tetapi dia menilai alasan dari Dinas PUTR melakukan perbaikan terbilang konyol. Karena alasan tersebut sebelumnya disampaikan ketika dinas tidak siap untuk melakukan perbaikan.
“Sebelumnya kan alasannya perlu perbaiki total karena kerusakannya parah jadi tidak efektif kalau pakai dana pemeliharaan, sekarang akhirnya diperbaiki dengan alasan kondisinya rusak parah ketika ditinjau ke lapangan,” terangnya.
Alasan yang tidak konsisten itu tentunya menimbulkan kecurigaan untuk masyarakat yang skeptis. Apalagi beredar informasi perbaikan itu dilakukan karena Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan datang ke Kota Tasikmalaya. “Akui saja kalau memang diperbaiki karena mau ada Gubernur, meskipun informasi kedatangan KDM juga belum tentu betul,” ucapnya.
Di satu sisi, hal ini menjadi preseden buruk untuk kinerja birokrasi Pemkot Tasikmalaya. Karena mereka menunjukan kinerja karena ingin mendapat penilaian dari pimpinan. “Penyakit ABS (Asal Bapak Senang) ternyata masih ada di birokrasi kita,” ucapnya.
Namun di sisi lain ada kemanfaatan bagi publik ketika mendapati pelayanan buruk dari pemerintah. Di mana masyarakat bisa membawa nama Kang Dedi Mulyadi (KDM) supaya mendapat pelayanan yang baik. “Karena sudah jelas birokrasi akan mendadak sigap kalau sudah bawa nama KDM,” katanya.(rangga jatnika)