TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Cardi mengatakan, kepesertaan Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang dinonatkifkan itu biasanya karena sudah meninggal dunia dan factor lainnya.
“Alamat sudah tidak sesuai, antara di KK dengan database di Disdukcapil. Kemudian KK pindah, tadinya sebagai anak sekarang sudah menikah,” katanya kepada Radar, Selasa 22 April 2025.
Sekarang, kata Cardi, di Kemensos ada pemadanan data anatara BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dengan Kemensos.
Baca Juga:Cecep-Asep Bertemu Iwan Saputra, Silaturahmi Mencairkan Suasana Usai PSU Kabupaten TasikmalayaRelokasi Korban Pergerakan Tanah Cikondang Cineam Tasikmalaya, Per Rumah Dapat 60 Juta
Kalau seandainya ada yang punya PBI dapat bantuan kemudian terdaftar sebagai BPJS TK, walaupun hanya satu orang dari satu keluarga itu akan di nonaktifkan semuanya. Termasuk bantuan sosial dan dia bisa dikeluarkan dari DTKS-nya.
“Ada lagi pemadanan, misalkan memiliki pinjaman. Ada dalam satu keluarga misalnya memiliki pinjaman, atau angsuran, itu juga kalau punya bantuan akan dinonaktifkan. Jadi variabelnya banyak banget terkait itu,” katanya.
Cardi menyebutkan, bisa jadi setiap bulan atau tidak sama sekali ada penonaktifan kepesertaan. Kalau bulan ini Kemensos melakukan pemadanan data, bisa jadi itu berdampak.
“Mutasi bisa berkurang dan bisa bertambah. Misalkan dari tim Dinsos melakukan kroscek ke lapangan. Ternyata ada masyarakat yang tidak memiliki JKN, kemudian dia terdaftar sebagai DTKS maka diusulkan bulan berikutnya,” ungkapnya.
Apalagi jika orang Kabupaten Tasikmalya pindah ke luar kabupaten, itu potensi dinonaktifkan. Jadi ada beberapa potensi yang bisa jadi standar penonaktifan kepesertaan.
“Kemungkinan nanti potensi per bualn Mei akan ada update data. Bisa nambah bisa berkurang, nanti bisa sama-sama pantau. Apakah ada penonaktifan lagi atau jangan jangan malah ada penambahan kepesertaan,” tandasnya. (obi)