GARUT, RADARTASIK.ID – Kabupaten Garut tidak lama lagi akan memiliki Unit Layanan Paspor (ULP). Saat ini dalam upaya proses kesiapan pembangunan di Gedung Korpri Jalan Patriot, Kelurahan Sukagalih.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kenmen Imipas) Republik Indonesia Asep Kurnia meninjau langsung kesiapan pembangunan Unit Layanan Paspor.
Kunjungannya merupakan tindak lanjut dari upaya peningkatan pelayanan publik di daerah, khususnya di Kabupaten Garut.
Baca Juga:Warga Menanti Reaktivasi Jalur Kereta Api Garut-Cikajang, Dianggap Bisa Mendongkrak PerekonomianPatroli Gabungan, Puluhan Botol Miras dan Knalpot Brong Disita di Beberapa Lokasi di Garut
Asep menjelaskan, pembentukan ULP di Garut merupakan respons atas lonjakan antrean layanan paspor yang sempat terjadi di Mal Pelayanan Publik (MPP) Garut.
Ia menyebut, keterbatasan kuota pelayanan di MPP mendorong pihaknya bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Garut untuk membentuk ULP tersendiri.
“Karena kemarin tanggal 10 (April) terjadi antrean di Mal Pelayanan Publik, maka diinisiasi pembentukan Unit Layanan Paspor,” ucapnya, Sabtu 19 April 2025.
Rencananya, ULP Garut akan mulai beroperasi sebelum Iduladha tahun ini. Dengan empat booth pelayanan, ULP ditargetkan mampu melayani hingga 120 pemohon paspor setiap hari.
Jumlah ini jauh lebih tinggi di banding pelayanan di MPP yang hanya buka dua kali seminggu dengan kuota terbatas.
“Artinya nanti untuk menampung ya para pemohon dari Garut, dari Sumedang, mungkin juga dari perbatasan Tasik yang lebih dekat ke Garut,” katanya.
Meski berlokasi di Garut, Unit Layanan Paspor tersebut untuk sementara akan berada di bawah tanggung jawab Kepala Kantor Imigrasi Tasikmalaya. Namun, akan ada pimpinan unit yang ditempatkan langsung di Garut.
Baca Juga:Destinasi Wisata di Garut Ini Masih Jarang Orang Tahu, Ini Daftar dan LokasinyaCPNS dan PPPK Garut Formasi 2024 Akan Dilantik, Ini Waktu dan Lokasi Pelantikannya
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut Nurdin Yana memastikan kesiapan mendukung operasional ULP, termasuk penganggaran dan koordinasi dengan pihak Kantor Imigrasi Tasikmalaya.
Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Tasikmalaya untuk mematangkan persiapan operasional ULP.
“Jadi kita akan lihat di situ bagaimana ULP itu ada. Setelah itu barangkali kita tetapkan, kira-kira,” katanya.
Terkait penggunaan Gedung Korpri, Nurdin menjelaskan bahwa tahap awal akan dilakukan dengan sistem pinjam pakai, sambil menunggu persetujuan DPRD Kabupaten Garut.
Ia menegaskan dukungan penuh dari Bupati Garut terhadap keberadaan ULP di daerahnya.