TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Komunikasi antar eksekutif dan legislatif di Kota Tasikmalaya harus dilakukan secara kelembagaan. Jangan sampai, hanya bersifat personal berdasarkan faktor pertemanan atau kekeluargaan.
Hal itu diungkapkan kader PKS sekaligus mantan anggota DPRD Kota Tasikmalaya M Rizal Ar Sutadiredja mengenai lemahnya komunikasi Wali Kota dengan anggota DPRD. Menurutnya komunikasi tersebut cukup vital untuk suksesnya program-program pemerintah. “Karena program pemerintah itu tidak lepas dari eksekutif dan legislatif,” ungkapnya kepada Radar, Rabu (16/4/2025).
Pemkot dan DPRD merupakan pelaksana undang-undang sebagai penyelenggara pemerintah. Sehingga komunikasi antar lembaga tersebut merupakan salah satu kunci terselenggaranya pemerintahan. “Kalau komunikasinya tidak terbangun, penyelenggaraan pemerintah tidak akan berjalan maksimal,” terangnya.
Baca Juga:Kebijakan KDM Soal Penertiban Pungutan Sumbangan di Jalan Dinilai Terlalu Berat untuk Pemkot TasikmalayaPrabowo Subianto Keluarkan Mandat, H Amir Mahpud: Kita Jemput Takdir Cecep-Asep di PSU Kabupaten Tasikmalaya
Belum lagi wali kota dan anggota DPRD merupakan pejabat yang berangkat dari partai politik. Tanpa komunikasi yang terbangun, dikhawatirkan perbedaan partai politik malah menjadi sekat. “Jangan sampai perbedaan partai politik masih menjadi sekat,” tuturnya.
Perlu diingat, lanjut Rizal, meskipun berangkat dari partai politik peran wali kota dan anggota DPRD sudah menjadi representasi lembaga. Di mana keduanya harus berjalan membawa kepentingan masyarakat. “Labelnya sudah jadi lembaga pemerintah, komunikasi pun secara kelembagaan,” ucapnya.
Meskipun baru pertama kali menjabat, Viman semestinya sudah mampu membangun komunikasi secara kelembagaan dengan semua anggota DPRD Kota Tasikmalaya. Jangan hanya komunikasi itu dilakukan dengan anggota DPRD tertentu karena kesamaan partai politik, atau pun faktor keluarga. “Komunikasinya antar lembaga, bukan keluarga,” selorohnya.
Sebelumnya, pada Rapat Paripurna penyerahan rancangan awal RPJMD Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Tasikmalaya Riko Restu Wijaya melakukan interupsi. Pihaknya menyoal komunikasi Viman selaku kepala daerah dengan anggota DPRD yang dinilai lemah.
Salah satunya yakni komitmen Viman untuk berdiskusi dengan DPRD mengenai penyusunan RPJMD. Di mana diskusi tersebut bisa menjadi salah satu upaya guna merealisasikan jargon Harapan Baru, Tasik Maju. “Jangan sampai janji Tasik Maju Harapan Baru, Harapan Palsu,” kata Riko.
Sementara, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Aslim SH MH mengklaim bahwa komunikasi antara wali kota dengan legislatif sudah terjalin dengan baik. Soal interupsi dari Ketua Fraksi PPP Riko Restu Wijaya, menurutnya bagian dari evaluasi. “Selama ini alhamdulillah komunikasi dengan Wali Kota baik,” ungkapnya.