TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Usulan tim sukses pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Viman-Diky, untuk merampingkan sejumlah instansi di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya menuai beragam respons dari kalangan eksekutif dan legislatif.
Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra, menegaskan bahwa rencana perampingan bukanlah gagasan baru.
Di saat ia dilantik pun, sudah sempat menanyakan hal itu ke para bawahannya dan memang sudah dirancang skema perampingan dengan simulasi beberapa OPD dilebur ke instansi lain.
Baca Juga:Timses Minta Viman-Diky Merampingkan Dinas untuk Penghematan Anggaran!Hanya di Tasikmalaya, Bupati Polisikan Wakil Bupati, Netizen: Kumaha Nasib Rakyat!
“Perampingan, jauh sebelum kami dilantik, memang sudah dirancang. Tujuannya untuk efektivitas kerja OPD sekaligus selaras dengan semangat Presiden dalam efisiensi anggaran pemerintahan,” ujarnya saat ditemui di Sambongjaya Mangkubumi, Selasa 15 April 2025.
Menurut Diky, pihaknya sudah menerima konsep awal perampingan dari internal Pemkot.
Ia pun telah menyarankan kepada wali kota, supaya mempelajari hal tersebut untuk kemudian diputuskan.
“Ketika kami minta kajian, mereka (Bagian Organisasi Setda, Red) sudah sodorkan konsepnya. Tinggal keputusan dari Pak Wali. Saya juga sudah sampaikan agar dikaji serius. Kalau semisal prosesnya lama, dahulukan saja yang prioritas, seperti kekosongan jabatan SKPD,” katanya.
Ia mengungkapkan bahwa ada gambaran awal dari Bagian Organisasi mengenai tiga dinas yang berpotensi dilebur.
“Kalau gambaran, kurang lebih 3 OPD yang memungkinkan bisa dilebur. Tapi sekali lagi, itu belum final. Belum diputuskan,” tutur Diky.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H Aslim, menilai bahwa wacana perampingan sebaiknya tidak tergesa-gesa.
Baca Juga:Pemkot Tasikmalaya Luncurkan Program “Nyaah Ka Sepuh” untuk Bantu Para LansiaKang Dedi Mulyadi Sebut Cecep-Asep Bakal Nyaah ka Rakyat Kabupaten Tasikmalaya!
Ia menegaskan, persoalan yang lebih mendesak adalah kekosongan jabatan struktural di tubuh Pemkot.
“Dulu, di era Pj Wali Kota Cheka, wacana ini juga pernah muncul. Tapi menurut saya sekarang belum mendesak. Yang lebih penting adalah percepatan job fit dan pengisian kekosongan eselon II dan III,” ujarnya.
Ketua DPC Partai Gerindra itu menyebut, kekosongan jabatan di lingkungan Pemkot Tasikmalaya merupakan hal prioritas untuk dituntaskan.
Sebab, dalam mengeksekusi program dan kebijakan membutuhkan para pegawai di level kadis, kabid dan seterusnya.
“Kasihan wali dan wakilnya, program tidak akan jalan kalau kabinetnya banyak kursi kosong, gimana mau mengakselerasi program yang sudah dicanangkan,” tutur Aslim.