Sementara itu, Wakil Bupati Tasikmalaya H Cecep Nurul Yakin menjelaskan penggunaan stempel dan kop surat atas nama bupati, Cecep membantah terlibat.
Ia menyebut surat dibuat oleh Setda Kabupaten Tasikmalaya melalui Tupim bupati dan wakil bupati.
“Memang saya pernah buat surat? Yang buat surat itu adalah Setda. Kalau terkait surat pemberitahuan monitoring saya juga tidak tahu surat bentuknya seperti apa,” ungkapnya.
Baca Juga:Pemkot Tasikmalaya Luncurkan Program “Nyaah Ka Sepuh” untuk Bantu Para LansiaKang Dedi Mulyadi Sebut Cecep-Asep Bakal Nyaah ka Rakyat Kabupaten Tasikmalaya!
Cecep menjelaskan, ia hanya memerintahkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Setda melalui Tupim, yang kemudian mengeluarkan surat pemberitahuan ke 12 kecamatan.
Setiap kegiatan dilakukan secara sampling di dua kecamatan, dengan menghadirkan camat dan kepala desa.
Kegiatan ini, kata Cecep, juga dilakukan dengan pendampingan BKPSDM dan Inspektorat, sesuai surat edaran bupati yang disampaikan ke OPD dan desa terkait netralitas ASN.
“Saya hanya menjalankan tugas sebagai wakil bupati untuk memonitoring apakah surat edaran tersebut sudah dilaksanakan atau belum, kalau kaitan yang dilaporkannya hal itu,” tambahnya. (k13)