Wali Kota Viman Alfarizi Batal Meninjau, Teknis Sekolah Rakyat di SKB Kota Tasikmalaya Belum Jelas

Sekolah rakyat prabowo, wali kota tasikmalaya viman alfarizi, sanggar kegiatan belajar
Sejumlah pejabat Pemkot dan utusan Kementerian PUPR meninjau Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang rencananya akan digunakan juga sementara untuk pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Kota Tasikmalaya, Kamis (10/4/2025).
0 Komentar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) diproyeksikan untuk menjadi tempat sementara pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR) yang menjadi program Prabowo Subianto selaku Presiden. Namun sementara ini belum ada pembahasan teknis mengenai pemanfaatan untuk mengejar tahun ajaran baru 2025-2026.

SKB yang berlokasi di Jalan RE Martadinata Kecamatan Cipedes itu rencananya akan ditinjau oleh Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi pada Kamis siang. Pihak SKB pun sudah bersiap untuk menerima kunjungan peninjauan itu.

Bahkan sejumlah pejabat eselon 2 atau pimpinan OPD pun tampak hadir di lokasi seperti Asda 2 H Tedi Setiadi, Kepala Bappelitbangda H Dudi Mulyadi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup H Deni Diyana, Plt Kepala Dinas Pendidikan H Nanang Suhara. Ada juga perwakilan beberapa OPD lainnya termasuk petugas utusan Kementerian PUPR yang meninjau kondisi bangunan SKB.

Baca Juga:Tidak Ada yang Bisa Diselamatkan, Gudang Bahan Baku Kerajinan Ludes Terbakar di Kota TasikmalayaTarget Retribusi Berkurang, Dishub Berbagi Lahan Parkir dengan Dinas KUMKM Perindag

Mereka menunggu kedatangan sang kepala daerah yang agendanya datang pukul 10.00 WIB.Kendati demikian setelah menunggu lebih dari satu jam, Viman Alfarizi Ramadhan tidak kunjung datang dan informasi terakhir dirinya batal hadir dalam peninjauan tersebut.

Para pejabat dan perwakilan OPD pun pada akhirnya secara bertahap membubarkan diri. Diikuti oleh para pegawai lainnya yang sebelumnya sudah standby di lokasi.

Plt Kepala Dinas pendidikan H Nanang Suhara mengatakan bahwa dalam hal ini Dinas Pendidikan statusnya membantu penyediaan tempat untuk program SR. Sebelum punya bangunan sendiri, rencananya SR akan dilaksanakan di SKB. “Dijadikan tempat sekolah transisi sebelum pemerintah ada sekolah rakyat yang betul-betul representatif,” ungkapnya.

Informasi yang dia terima, Pemkot sudah menyediakan lahan di wilayah Bungursari untuk dibangun Sekolah Rakyat. Namun pengelolaannya bukan berada di bawah dinas pendidikan. “Kebetulan (SR) ini di dinsos sebetulnya, kami hanya mendukung,” terangnya.

Petugas dari Kementerian PUPR sudah mengecek kondisi infrastruktur dari bangunan-bangunan yang ada di SKB. Pasalnya bangunannya pun tentu harus memenuhi standar kelayakan SR. “Masih ada perubahan-perubahan dari PUTR sudah menggambar rehab-rehab, dan insyaallah ini April harus perencanaan karena target bulan Juli ada penerimaan siswa baru,” katanya.

0 Komentar