TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H Wahid, menilai saat ini adalah momentum paling tepat bagi Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan dan Wakil Wali Kota Diky Chandra untuk melakukan rotasi, mutasi, dan promosi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara objektif dan transparan.
Menurut Wahid, kepemimpinan Viman-Diky yang relatif bebas dari beban politik terhadap birokrasi menjadi modal kuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional.
“Hari ini adalah momentum yang tepat dalam masa kepemimpinan Viman-Diky yang disinyalir tak ada hutang politik kepada ASN,” ujar Wahid kepada Radar, Kamis (10/4/2025).
Baca Juga:Jeritan ASN di Kota Tasikmalaya: Beban Menumpuk, Karier Tak Jelas, Pendapatan Stagnan!Koalisi Patas Siap Mempertahankan Kemenangan, Sebut Ai-Iip sebagai Paslon Higienis dan Segar!
Ketua DPC PKB ini menilai, selama ini di level eselon II kerap terjadi tarik-menarik kepentingan yang cenderung menyerempet ke ranah politik.
Dukungan terhadap pasangan calon kepala daerah sebelumnya kerap menimbulkan dinamika dalam birokrasi, termasuk dalam penempatan jabatan struktural.
“Kadang-kadang di tingkatan eselon II itu suka mulai bermain ke ranah semi politik, ya dukung-mendukung. Tapi hari ini kelihatan bahwa kepemimpinan Viman-Diky ini tidak ada utang politik kepada ASN. Otomatis, sebetulnya mereka bisa lebih bebas, tidak ada tekanan untuk menempatkan siapa di mana, dari eselon II hingga IV,” terangnya.
Namun, Wahid juga mengingatkan bahwa rotasi dan mutasi ASN saat ini perlu dibarengi dengan langkah-langkah efisiensi anggaran.
Salah satu usulannya adalah melakukan evaluasi terhadap efektivitas organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada.
“Kita sedang menghadapi keterbatasan anggaran, jadi kenapa tidak dilakukan efisiensi? Misalnya, jika ada dinas yang dirasa tidak efektif, bisa saja di-merger. Contohnya seperti Dinas Kearsipan, kenapa harus berdiri sendiri? Bisa digabung ke Setda atau Disdik, menjadi bidang saja,” bebernya.
Ia menambahkan, DPRD melalui Komisi I akan mendorong kajian terhadap dinas-dinas yang dinilai bisa digabung, dengan mempertimbangkan efektivitas kerja dan efisiensi anggaran operasional.
Baca Juga:Jejak-Jejak Romantisme Politik Dua Perusahaan Transportasi di Jawa Barat!Dua Raksasa Bus Primajasa dan Budiman Berkoalisi Dukung Cecep-Asep di PSU Tasikmalaya
Apalagi, lanjut Wahid, kondisi saat ini menunjukkan adanya banyak kekosongan jabatan, terutama di level eselon II.
“Kalau dulu misalnya bikin SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) karena campur tangan politik, maka sekarang adalah waktu yang pas untuk merapikan struktur, tanpa tekanan. Banyak jabatan kosong yang saat ini diisi oleh Plt (Pelaksana tugas), ini harus segera diisi secara definitif. Dan justru ini momen tepat untuk merger dinas, karena tak akan bikin bingung soal penempatan pejabat,” tegasnya.