TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, Dodo Rosada, secara tegas menolak pelaksanaan jobfit alias uji kesesuaian jabatan.
Usulan jobfit saat ini tengah ditempuh Pemkot Tasikmalaya kepada Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menurut politisi PDIP itu, jobfit tidak menyelesaikan persoalan utama, yakni kekosongan jabatan yang sudah berlangsung cukup lama di lingkungan Pemkot Tasikmalaya.
Baca Juga:Koalisi Patas Siap Mempertahankan Kemenangan, Sebut Ai-Iip sebagai Paslon Higienis dan Segar!Jejak-Jejak Romantisme Politik Dua Perusahaan Transportasi di Jawa Barat!
“Jobfit hanya menyelaraskan kompetensi dengan jabatan yang akan diduduki. Tapi kenyataannya, kekosongan tetap ada. Kalau belum bisa menerapkan sistem merit, segera bentuk panitia seleksi untuk open bidding,” ujarnya kepada Radar, Selasa (8/4/2025).
Dodo menyebut saat ini banyak jabatan penting yang belum terisi, mulai dari Eselon II, Eselon III, hingga posisi sekretaris dinas (sekdis) dan kepala bagian (kabag).
“Apa kita biarkan terus begini? Saya tolak jobfit karena tidak menyelesaikan masalah. Anggaran jobfit juga tidak kecil. Harusnya fokus pada mengisi kekosongan jabatan agar pelayanan publik tidak terganggu,” tegasnya.
Ia menambahkan, Komisi I akan menggelar rapat kerja pekan depan bersama Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
“Kami akan pertanyakan sejauh mana upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kekosongan jabatan ini. Wali Kota harus tahu kondisi birokrasi secara utuh,” tambahnya.
Dodo juga mendorong agar sistem merit segera diterapkan demi menghindari subjektivitas dan politisasi dalam pengisian jabatan.
Saat ini, menurut Dodo, terdapat delapan jabatan eselon II yang masih kosong di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Baca Juga:Dua Raksasa Bus Primajasa dan Budiman Berkoalisi Dukung Cecep-Asep di PSU TasikmalayaJenazah Warga Kota Tasikmalaya yang Tenggelam di Perairan Ketapang Akhirnya Dimakamkan
“Kalau merit sistem diterapkan, tidak akan ada lagi titipan. Wali Kota yang baru kami harapkan bisa menjalankan pola itu. BKPSDM pun tidak akan lagi dijadikan kambing hitam dalam isu rotasi-mutasi,” selorohnya.
Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, Asep Endang M Syams.
Ia menyatakan pihaknya akan segera mengundang Baperjakat guna memberikan klarifikasi terkait kondisi kepegawaian di lingkungan Pemkot.
Politisi PKB itu menuturkan perlunya segera dilaksanakan pengisian kekosongan di sejumlah posisi jabatan.
“Kami ingin tahu secara jelas langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan untuk mengatasi kekosongan jabatan ini,” tegasnya.