TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Isu genangan air yang kerap melanda Kota Tasikmalaya selama musim hujan kembali mencuat.
Persoalan itu dibahas dalam audiensi sejumlah mahasiswa bersama Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Tasikmalaya, Hendra Budiman, di Bale Kota pada Senin 24 Maret 2025.
Hal ini lantaran puncak cuaca ekstrem diperkirakan masih akan terjadi sampai Mei 2025.
Baca Juga:Jenazah Warga Kota Tasikmalaya yang Tenggelam di Perairan Ketapang Akhirnya DimakamkanVandalisme "Radar Jangan Bungkam" Hiasi Pemandangan di Seberang Kantor Radar Tasikmalaya Grup
Kota Tasikmalaya sendiri memiliki masalah dengan drainase, yang menyebabkan banjir setiap kali hujan turun.
Selain itu adanya beberapa bangunan berdiri di dekat atau bahkan di atas sempadan sungai menjadi salah satu penyebab utama terjadinya genangan air.
Namun, saat diminta untuk memberikan peta sebaran Daerah Aliran Sungai (DAS), DPUTR tidak dapat menyediakannya.
Hal ini menuai kritik dari berbagai pihak. Termasuk pegiat sosial-lingkungan Fathurochman.
Dia menilai kurangnya transparansi ini mencerminkan ketidaksiapan pemerintah dalam menangani permasalahan lingkungan secara preventif.
“Sangat mengecewakan karena ini menunjukkan ketidakseriusan DPUTR dalam menghadapi intensitas hujan tinggi. Hal ini memberi kesan bahwa mereka hanya akan bekerja setelah bencana terjadi. Padahal, DPUTR memiliki kuasa anggaran, regulasi, serta sumber daya manusia yang kompeten,” ujar Fathurochman kepada Radar, Selasa 25 Maret 2025.
Ia juga menyoroti kurangnya koordinasi antara DPUTR dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), yang telah mempublikasikan data Sub DAS dan Mikro DAS di website Open Data Kota Tasikmalaya sejak 2019 dan 2020.
Baca Juga:Cecep-Asep Dapat Kekuatan Tambahan Usai Kiai se-Tasikmalaya Selatan Total Beri Dukungan di PSU!Pantes Pasar Dadakan di HZ Mustofa Kota Tasikmalaya Tak Terbendung, Ternyata Ada Pungutan Liar!
Meski data itu adalah data pencemaran bakteri E.Coli di setiap sungai.
Menurutnya, jika DPUTR telah berkoordinasi sejak saat itu, pengerukan sedimentasi bisa dilakukan lebih awal untuk meminimalisir dampak curah hujan tinggi pada 2025.
“DPUTR seharusnya melihat bagaimana DLH telah memetakan Sub DAS dan Mikro DAS sejak lama. Jika koordinasi dilakukan sejak beberapa tahun lalu, pengerukan sedimentasi sudah bisa berjalan, sehingga genangan air bisa dicegah lebih baik,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa solusi permasalahan ini hanya akan terwujud jika DPUTR melakukan pengerukan sedimentasi, meningkatkan kapasitas drainase, serta merevitalisasi Sub DAS dan Mikro DAS tanpa pandang bulu.