TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tasikmalaya, Poros Revolusi Mahasiswa Tasikmalaya, dan mahasiswa dari berbagai kampus di Tasikmalaya menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Senin (24/3/2025).
Mereka menuntut pencabutan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru saja disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis lalu.
Aksi ini merupakan lanjutan dari gelombang protes mahasiswa yang sebelumnya terjadi saat UU TNI disahkan. Meski jumlah peserta aksi kali ini lebih sedikit, massa tetap menunjukkan ketegasan sikap dengan barisan yang dijaga ketat oleh beberapa orang, serta kehadiran tenaga medis dari kalangan masyarakat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Baca Juga:Jenazah Warga Kota Tasikmalaya yang Tenggelam di Perairan Ketapang Akhirnya DimakamkanVandalisme "Radar Jangan Bungkam" Hiasi Pemandangan di Seberang Kantor Radar Tasikmalaya Grup
Koordinator Lapangan Massa Aksi, Rendi Rizki Sutisna, menyampaikan kekecewaannya terhadap DPRD Kota Tasikmalaya yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
“Mereka hanya ‘omon-omon’. Entah ada ketakutan apa Ketua DPRD ini sehingga tak berpihak pada rakyat. Takut ditegur pimpinan pusat. Ketua DPRD tidak ada di barisan rakyat,” tegas Rendi.
Ia juga mengkritik proses pengesahan UU TNI yang dinilainya terburu-buru dan tanpa transparansi. Yang menjadi kekhawatiran mereka adalah penambahan posisi jabatan sipil maupun BUMN yang bisa diduduki TNI.
“UU TNI ini disahkan grasak-grusuk. Hari ini, TNI bisa masuk ranah sipil, BUMN, dan lembaga pemerintah lainnya. Pemerintahan di era Prabowo Subianto sedang menghidupkan kembali dwifungsi ABRI,” lanjutnya.
Demonstrasi berlangsung dengan orasi dan pembentangan spanduk berisi tuntutan pencabutan UU TNI. Massa aksi menegaskan akan terus bergerak hingga ada respons konkret dari pemerintah terhadap tuntutan mereka.
Di dalam gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Rapat Paripurna ke-15 tengah berlangsung saat aksi unjuk rasa digelar. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim MSi, yang memimpin rapat tersebut, baru dapat menemui massa aksi setelah sidang rampung dilakukan.
Begitu keluar dari gedung, Aslim langsung disambut dengan sorakan dan berbagai pertanyaan dari mahasiswa terkait sikap DPRD Kota Tasikmalaya terhadap UU TNI yang baru disahkan. Dalam dialog yang berlangsung di depan gerbang gedung DPRD, Aslim menyatakan bahwa pihaknya memahami kekhawatiran mahasiswa dan akan menyampaikan aspirasi mereka ke tingkat yang lebih tinggi.