TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Seremoni seakan telah menjadi bagian penting dalam dunia politik. Kunjungan, pertemuan pejabat, atau rapat kerja daerah, kerap dipertontonkan pejabat publik untuk menjaga eksistensi kekuasaan.
Demikian pula yang dijalankan kepemimpinan Viman-Diky setelah menjabat Wali Kota dan Wali Kota Tasikmalaya sebulsan terakhir. Selama lebih dari 30 hari memimpin Kota Tasikmalaya, Viman dan Diky telah banyak menghadiri acara-acara seremonial.
Seperti menghadiri Wisuda Universitas Mayasari Bakti, kunjungan ke Pesantren Amanah Muhammadiyah bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, serta bersilaturahmi dengan PT Kereta Api Indonesia terkait penataan Stasiun Tasikmalaya.
Baca Juga:Cecep-Asep Dapat Kekuatan Tambahan Usai Kiai se-Tasikmalaya Selatan Total Beri Dukungan di PSU!Pantes Pasar Dadakan di HZ Mustofa Kota Tasikmalaya Tak Terbendung, Ternyata Ada Pungutan Liar!
Selain itu, Wali Kota juga turut hadir dalam launching Pasar Murah Rakyat dan menggelar Safari Ramadan ke berbagai Pesantren di Kota Tasikmalaya. Bahkan, program yang didapuk Viman sebagai program rutin dilakukan selama Ramadan yakni “ASN Ngabatalan” atau Aparatur Sipil Negara Ngabagi Takjil di Jalan, turut mencuri perhatian. Sebab, kegiatan yang disebut “bervolume” itu melibatkan semua dinas untuk ikut serta.
Pengamat dari Perkumpulan Inisiatif, Nandang Suherman, mengatakan seremonial memang telah menjadi bagian penting dari kekuasaan.
“Dengan demikian, keliru apabila seremoni hanya dianggap sebagai budaya semata. Dalam kajian ilmu politik, seremoni telah diasosiasikan sebagai salah satu bentuk ataupun mekanisme kekuasaan, bukan sekadar pemanis,” ujarnya.
Ia kemudian membandingkan, cara kerja Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang “sat-set” menyelesaikan masalah dengan pemimpin di Kota Tasikmalaya. Dedi langsung bergerak cepat sejak ia dilantik. Berbagai masalah langsung ia petakan dengan menggelar rapat bersama seluruh kepala OPD serta sekda. Kemudian diselesaikan dengan tindakan nyata.
Sedangkan di Kota Tasikmalaya, kata Nandang, permasalahan sebenarnya sudah banyak yang mengemuka. Tak perlu lagi ada seremoni dengan dalih menggali masalah dan cari solusi bersama. Tinggal ketegasan pemerintah.
Menurut Nandang, seremoni yang terus dilakukan berulang-ulang berpotensi menciptakan preferensi palsu di masyarakat.
“Ketika kepatuhan untuk mengikuti seremoni dilakukan terus-menerus, ia akan membentuk pola pikir tertentu. Sebuah seremoni adalah bentuk kekuasaan itu sendiri karena dapat memaksa orang untuk hadir, bertepuk tangan, bersorak, bahkan menyatakan persetujuan terhadap sesuatu yang mungkin tidak mereka yakini,” jelasnya.