TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengenai bantuan kompensasi bagi pengemudi delman, becak, dan angkot memicu keresahan di daerah. Termasuk Kota Tasikmalaya.
Pernyataan itu memicu sejumlah pertanyaan dari pengusaha dan pengemudi angkot di daerah, yang berharap mendapatkan kompensasi serupa.
Hal itu diakui Ketua DPC Organda Kota Tasikmalaya, H Irwan Nurkomara. Menurutnya, daerah bukan tidak mendukung kebijakan gubernur terhadap para pengemudi delman.
Baca Juga:Calon Anggota DPRD Terpilih Tak Boleh Mundur untuk Ikut Pilkada! MK Kabulkan Sebagian Gugatan MahasiswaBuka Puasa Bersama dan Aksi Sosial, Keindahan Ramadan Bikers Honda di Garut
Namun, lantaran pernyataan itu viral di jagat maya, akhirnya memicu kecemburuan sosial. Sementara di daerah juga belum ada kejelasan bantuan kompensasi itu akan turun.
“Kita tidak menolak bantuan untuk rekan-rekan pengemudi becak dan delman. Jika memang ada kompensasi, harusnya diberikan secara merata agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” tuturnya.
Irwan menambahkan bahwa informasi mengenai bantuan ini juga menciptakan kebingungan di daerah. Tasikmalaya disebut-sebut mendapatkan bantuan serupa. Namun realisasinya belum bisa dipastikan.
Banyak sopir angkot, delman, dan tukang becak yang berharap mendapat kompensasi, tetapi justru kecewa karena tak merasakan manfaatnya.
“Ada kesan bahwa daerah ikut menerima bantuan, padahal faktanya tidak semua mendapatkan. Ini justru menimbulkan keresahan di lapangan,” ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memberikan klarifikasi terkait distribusi bantuan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Selain itu, seperti di daerah lain, para sopir angkot di Kota Tasikmalaya mengalami penurunan pendapatan akibat berbagai faktor. Termasuk akibat kenaikan harga bahan bakar dan persaingan dengan moda transportasi lain, seperti ojek online.
Baca Juga:Pesan Khusus Wamendagri Bima Arya untuk Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi: Jangan Terjebak SeremonialSempat Terlempar ke Rp 3000, Harga Koin Kripto Ini Diramal Bisa Jadi Kuda Hitam Saat Pasar Kembali Bullish
Ditambah dengan kemacetan yang semakin parah akibat maraknya PKL dadakan di ruas-ruas jalan utama, mereka semakin terhimpit secara ekonomi.
“Ya jangan sampai daerah jadi kena getahnya, atas adanya sensasi di tingkat Jabar tersebut,” tuturnya.
“Kemacetan di Jalan ruas-ruas kota jelang sore misalnya. Selain membuat waktu tempuh kami bertambah, jumlah penumpang menurun, dan penghasilan kami terus berkurang. Belum lagi kebijakan yang tidak berpihak kepada angkutan umum konvensional,” keluh salah satu sopir angkot di Terminal Pancasila, Didin (53).
Pengemudi angkot 05, Rismawan (39) berharap pemerintah daerah dan provinsi lebih bijak dalam merumuskan kebijakan transportasi dan bantuan sosial. Mereka jangan sampai terkesan di PHP, ditengah kondisi perekonomian yang sedang lesu ini.