TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Badan Kesbangpol Kota Tasikmalaya mendukung langkah polisi untuk memerangi aksi premanisme berkedok Ormas. Organisasi di masyarakat seharusnya ikut berperan dalam mendukung pembangunan daerah.
Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Kota Tasikmalaya Deni Haryanto setuju soal penanganan premanisme berkedok ormas. Pihaknya tidak ingin organisasi yang seharusnya berkontribusi positif malah melakukan aktivitas yang sebaliknya. “Ya tentu kita dukung agar tidak ada premanisme berkedok ormas,” ujarnya kepada Radar, Jumat (21/3/2025).
Seharusnya, Ormas ikut berperan dalam memberdayakan masyarakat. Bukan malah melakukan aksi yang malah merugikan masyarakat atau pemerintahan. “Alhamdulillah selama saya di Kesbang, Ormas di Kota Tasikmalaya cukup positif, tidak ada premanisme” ucapnya.
Baca Juga:Pantas Tak Takut Ditertibkan Pemerintah, Ternyata Pedagang di Jalan HZ Mustofa Bayar Rp 400 Ribu Per HariDinilai Mempermalukan Wali Kota, Para Kepala Dinas Perlu Dievaluasi Terkait Penataan di Jalan HZ Mustofa
Pembinaan pun kerap dilakukan kepada organisasi-organisasi baik Ormas atau LSM. Sehingga mereka tetap menjadi mitra yang mendukung program pemerintah. “Kita juga lakukan pembinaan supaya organisasi tetap bergerak sesuai treknya,” katanya.
Menjelang hari raya Idul Fitri, di beberapa daerah muncul fenomena yang mengajukan proposal untuk bekal lebaran. Deni sudah mengingatkan agar di Kota Tasikmalaya, Ormas tidak melakukan hal seperti itu. “Tidak perlu minta-minta, apalagi secara paksa,” ujarnya.
Sebelumnya, Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP M Faruk Rozi mengatakan bahwa pihaknya mendapat arahan untuk memberantas segala bentuk premanisme, termasuk berkedok ormas. “Premanisme ini menjadi konsen dari Presiden, Kapolda Jawa barat, Gubernur Jawa Barat dan juga unsur Forkopimda Jawa Barat,” ujarnya, Selasa (18/3/2025).
Polres Tasikmalaya Kota pun gencar menyebarkan poster digital dengan narasi “Stop Premanisme Berkedok Ormas” di media sosial. Pasalnya tidak menutup kemungkinan aksi premanisme itu dilakukan dengan mengatasnamakan organisasi tertentu.
Ketika memang ada yang menjadi korban premanisme, warga dipersilakan mennghubunvi atau melapor ke kantor polisi terdekat. Pihaknya akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan berlaku. “Itu bisa dilaporkan dalam call center 110,” terangnya.
Ketika polisi menerima laporan, kata AKBP Faruk, pihaknya menginstruksikan agar petugas sesegera mungkin bergerak. Yakni dengan mendatangi lokasi untuk menindaklanjuti apa yang dilaporkan oleh warga. “Kita akan merespons dan kita akan langsung menuju ke lokasi,” tuturnya.(rangga jatnika)