TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Dr Bima Arya Sugiarto, mengunjungi Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tasikmalaya, Kamis 20 Maret 2025.
Tujuannya memastikan kesiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dijadwalkan pada 19 April 2025.
Wamendagri tiba di Gedung Setda Kamis siang dan disambut oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Mohamad Zen.
Baca Juga:Sempat Terlempar ke Rp 3000, Harga Koin Kripto Ini Diramal Bisa Jadi Kuda Hitam Saat Pasar Kembali BullishFirst Resources Akuisisi Pengendali ANJT Senilai Rp5,4 Triliun, Saham Jagoan Lo Kheng Hong Melonjak!
Dalam pertemuan tersebut, Zen memaparkan berbagai langkah persiapan yang telah dilakukan Pemkab Tasikmalaya bersama KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan.
“Diawali dengan koordinasi internal pemerintah daerah dengan KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan, sehingga tersusunlah rencana awal anggaran penyelenggaraan PSU. Selanjutnya dilakukan koordinasi, komunikasi, dan pembahasan dengan pemerintah pusat serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga terbentuk skema penganggaran 50% dari Provinsi Jawa Barat dan 50% dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya,” papar Zen.
Dia menerangkan total anggaran yang dibutuhkan untuk PSU adalah Rp50 miliar.
Rinciannya:
Rp39,5 miliar untuk KPU
Rp 6,8 miliar untuk Bawaslu
Rp 1 miliar untuk Kodim
Rp 900 juta untuk Polres Tasikmalaya Kota, dan
Rp 1,75 miliar untuk Polres Tasikmalaya.
“Saat ini, kami sedang menyusun NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah, red) sebagai salah satu syarat dan ketentuan untuk pencairan anggaran,” tambah Zen.
Dia juga memastikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan penyelenggara PSU untuk memastikan setiap tahapan berjalan lancar. Sosialisasi kepada masyarakat akan dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial, cetak, dan elektronik guna meningkatkan partisipasi pemilih.
“Kami berharap saat pelaksanaan PSU pada 19 April 2025, tingkat partisipasi pemilu dapat meningkat,” ucapnya.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya memberikan sejumlah catatan penting atas diselenggarakannya PSU.
Baca Juga:Ini Dia Link CCTV Pantauan Arus Mudik Lebaran 2025 dari Kementerian Lembaga TerkaitPunya Banyak Aset Tanah di Tasikmalaya, Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Miliki Total Harta Kekayaan Segini
Ia mewanti-wanti jangan sampai terjadi PSU ulang, setelah PSU saat ini.
Sebab akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi semakin menurun dan juga membebuat beban keuangan daerah bertambah lagi.
“Terjadi (PSU) saja sudah menjadi catatan sejarah yang tidak baik. Apalagi ini (kalau) dilakukan PSU ulang, setelah PSU,” tegas Bima.
Bima juga meminta KPU dan pihak terkait memastikan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar sesuai kebutuhan dan efisien.
“Saya minta pastikan setiap rupiah yang dikeluarkan itu betul-betul dapat dipertanggungjawabkan serta tepat sasaran,” ucap Bima.