BEKASI, RADARTASIK.ID – Kepala Desa (Kades) Srijaya Canih Hermansyah menyampaikan kritik pedas terkait pembongkaran bangunan liar di kali Bekasi yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Menurut Canih Hermansyah, pembongkaran bangunan liar yang dilakukan jajaran Dedi Mulyadi tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP).
Seharusnya, kata dia, pembongkaran bangunan liar dilakukan melalui musyawarah, sosialisasi dan teguran terlebih dahulu kepada masyarakat.
Baca Juga:Pemain Timnas Indonesia yang Dicoret Patrick Kluivert Bertambah, Lini Depan Sudah 2 PemainEgy Maulana Vikri Tak Jadi Perkuat Timnas Indonesia, Ole Romeny dan Septian Bagaskara Berpotensi Debut
”Jangan seperti ini, ini negara bukan negara jajahan. Ini kan udah merdeka. Artinya SOP dijalankan dulu sesuai prosedurnya,” kata Canih dikutip dari Instagram dedimulyadi71.
Lebih lanjut, Kades Srijaya menyampaikan bahwa dirinya tidak menolak pembangunan daerah yang sedang dilakukan pemerintah. Namun, dirinya menilai terdapat SOP yang tidak dijalankan.
”Pak Dedi itu, Pak Gubernur itu menjalankan pemerintahannya seperti otoriter,” tambahnya.
Saat KDM, sapaan Dedi Mulyadi, meninjau pembongkaran bangunan liar di kali Bekasi bersama Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Kades Srijaya dan seorang warga setempat mendatanginya.
Salah seorang warga menyampaikan keberatannya terkait pembongkaran bangunan yang dilakukan Pemprov Jabar.
Merespons hal ini, KDM bertanya kepadanya soal perizinan mendirikan bangunan di kali Bekasi.
”Saya memang tidak punya izin Pak. Saya dari kecil, orang tua saya sudah punya warung di sini,” jawab seorang warga yang mengaku pemilik warung di kali Bekasi.
Baca Juga:Ini Alasan Ole Romeny Berpeluang Masuk Starting Eleven Timnas Indonesia vs Australia dan BahrainOle Romeny Pertajam Kemampuan Sebelum Gabung Timnas Indonesia, Oxford United Hadapi Watford
KDM menyampaikan pihaknya tetap akan melakukan pembongkaran bangunan yang menyalahi aturan.
Kades Srijaya dan warga setempat tersebut pun sempat bersitegang dengan KDM.
Tak ingin perdebatan panjang, KDM mengatakan dirinya akan membayar bangunan tersebut agar bisa dibongkar.
”Ya sudah, saya hitung. Saya bayar berapa materialnya, saya bayar. Sudah Bapak jangan khawatir,” tegas KDM.
Setelah dijanjikan akan membayar bangunan yang dibongkar, Kades Srijaya yang sebelumnya mengkritik pembongkaran, pada saat itu juga langsung mendukung kebijakan dari KDM.
”Saya Kades Srijaya akan berbuat adil, berjanji untuk kemaslahatan Desa Srijaya,” ucapnya.
Pada akhirnya, pembongkaran bangunan liar terus berlanjut. Langkah ini diambil Gubernur Jawa Barat untuk mengatasi permasalahan banjir yang terjadi di Bekasi dan sekitarnya.