TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bersama DPRD telah menetapkan anggaran Rp 50 miliar untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU). Anggaran ini lebih kecil dari yang diajukan oleh KPU, Bawaslu, dan tim pengamanan, yakni Rp 62 miliar.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H Ami Fahmi, menyatakan bahwa anggaran yang telah disepakati tersebut sudah mencakup kebutuhan seluruh penyelenggara PSU.
“Tetapi sudah disepakati dan saya ikut menandatangani berita acaranya bahwa sudah disepakati anggarannya Rp 50 miliar pas untuk seluruhnya, baik KPU, Bawaslu, dan aparat pengamanan,” terangnya kepada Radar, Jumat (14/3/2025).
Baca Juga:Punya Banyak Aset Tanah di Tasikmalaya, Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Miliki Total Harta Kekayaan SeginiMau Jemur Baju Takut Hujan? Ini Dia Prediksi Cuaca Kota Tasikmalaya Hari Ini Kamis 13 Maret 2025 Menurut BMKG
Ami menjelaskan bahwa anggaran PSU akan dibagi secara proporsional antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Masing-masing menanggung Rp 25 miliar. Dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah berasal dari efisiensi anggaran yang sebelumnya mencapai Rp 33 miliar.
“Sementara itu efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu dipakai untuk menutup pelaksanaan PSU. Jadi dari hasil rasionalisasi efisiensi anggaran Rp 33 miliar, Rp 25 miliar-nya digunakan untuk PSU,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa efisiensi anggaran dilakukan di berbagai sektor. Termasuk anggaran dinas seperti Satpol PP dan Kesbangpol. Termasuk KPU yang awalnya mengusulkan Rp 43 miliar, dilakukan penyesuaian.
“Efisiensi anggaran ini termasuk hal-hal seperti anggaran kunjungan dinas, kegiatan yang sifatnya seremonial, pengadaan alat tulis kantor, dan perjalanan dinas di SKPD, termasuk DPRD,” tambahnya.
Selain membahas anggaran PSU, Ami juga menanggapi kehadiran figur perempuan dalam pencalonan di PSU ini. Yaitu Hj Ai Diantani Sugianto yang menjadi calon bupati pendamping Iip Miptahul Paoz.
“Banyak pemimpin seperti kepala desa perempuan, kepala daerah baik bupati, gubernur dari figur perempuan. Tetapi tidak dipungkiri untuk di Kabupaten Tasikmalaya menjadi hal baru,” ungkapnya.
Ami menekankan bahwa dalam politik, yang terpenting bukanlah gender, melainkan kinerja. Hj Ai Diantani sendiri bukan orang baru di dunia politik Kabupaten Tasikmalaya. Dia sudah dua periode duduk di kursi DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Juga menjadi pengurus partai sejak dulu.