TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Tasikmalaya diprediksi anjlok.
Aktivis pemuda Tasikmalaya Selatan, Fajar Adhari SP, menilai PSU bukan sekadar solusi prosedural, tetapi mencerminkan kegagalan penyelenggara pemilu dalam menjaga integritas Pilkada.
“PSU Kabupaten Tasikmalaya adalah cermin kegagalan demokrasi. Jangan salahkan rakyat jika partisipasi anjlok,” ujarnya kepada Radar, Rabu 12 Maret 2025.
Baca Juga:Apa Penyebab Hujan Es di Tasikmalaya?Harga Bitcoin Hari Ini Mulai Naik Lagi, Tren Jangka Panjang atau Rebound Sementara?
Menurut Fajar, ada beberapa alasan utama yang menyebabkan kemungkinan rendahnya partisipasi pemilih.
Salah satunya adalah mosi tidak percaya terhadap KPU dan Bawaslu.
Ia mempertanyakan bagaimana masyarakat bisa diyakinkan untuk kembali ke TPS jika lembaga yang seharusnya mengawal suara mereka justru dianggap lalai.
“Kepercayaan rakyat telah dikhianati, dan membangunnya kembali tidak cukup hanya dengan sekadar menggelar PSU,” tegasnya.
Selain itu, faktor kelelahan dan apatisme politik juga berperan.
Masyarakat telah berpartisipasi dalam Pilkada sebelumnya, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan menghadapi potensi konflik sosial.
Kini mereka harus mengulang proses yang sama tanpa jaminan hasil yang lebih baik.
“Ini tentu menimbulkan keletihan politik dan rasa bosan terhadap proses yang tidak memberikan kepastian, meskipun itu sudah bagian dari kewajiban bernegara,” katanya.
Faktor ekonomi juga menjadi tantangan, terutama karena PSU digelar pasca-Idul Fitri ketika kondisi keuangan masyarakat sedang sulit.
Baca Juga:Cecep-Asep Diprediksi Unggul di PSU Pilkada Tasikmalaya, Gerindra di Atas AnginRumah Digeledah KPK, Ridwan Kamil: Kami Kooperatif
Selain itu, banyak warga Tasikmalaya yang merantau untuk bekerja atau bersekolah, sehingga sulit bagi mereka untuk pulang hanya demi mencoblos ulang.
Fajar juga menyoroti minimnya sosialisasi terkait PSU.
Ia mempertanyakan apakah KPU dan Bawaslu telah melakukan edukasi yang cukup kepada masyarakat tentang alasan PSU dan pentingnya memilih ulang.
“Sejauh ini saya melihat hanya himbauan dan edukasi melalui media sosial saja, tanpa ada pendekatan holistik,” ucapnya.
Tokoh Desa Cogreg, Kecamatan Cikatomas, Gun-gun Setiadiman, menilai PSU hampir pasti sepi.
Hal itu jadi tantangan bagi penyelenggara untuk mengerek partisipasi pemilih.
“Penyebabnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu,” katanya.
Gun-gun menyebut kegagalan Pilkada 2024 yang didiskualifikasi Mahkamah Konstitusi (MK) adalah fakta buruknya penyelenggaraan Pemilu.
Suka tidak suka, penyelenggara adalah pihak yang paling dianggap bersalah dalam hal ini.