PAD Ciamis Baru Sumbang 14,5 Persen ke APBD, Banyak Potensi-Potensi yang Perlu Terus Dioptimalkan 

Lahan Parkir Pasar Manis Ciamis
PARKIR. Kendaraan roda dua berjejer di lahan parkir Pasar Manis Ciamis, Kamis (13/3/2025). (Fatkhur Rizqi/Radar Tasikmalaya) 
0 Komentar

CIAMIS, RADARTASIK.ID – Stabilitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ciamis belum tercapai dengan optimal, dan hal ini mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), khususnya Komisi B, untuk melakukan kolaborasi demi mencapainya.

Dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal dan efisiensi anggaran, kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi salah satu langkah penting yang diambil.

Efisiensi anggaran dan peningkatan PAD menjadi fokus utama dalam mendorong pembangunan yang lebih mandiri di Kabupaten Ciamis.

Baca Juga:Harga Tiket Bus Budiman Jurusan Leuwiliang Bogor-Tasikmalaya Kelas Bisnis AC Jelang Mudik Lebaran 2025Harga Tiket Bus Budiman Jurusan Terminal Benda Bogor-Tasikmalaya Jelang Mudik Lebaran 2025

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Ciamis, H Awan Setiawan menjelaskan bahwa DPRD telah melakukan pertemuan dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk membahas hal tersebut.

“Katanya Bupati Ciamis ada langsung dititipkan Presiden Prabowo Subianto yaitu efisiensi anggaran, kesuksesan Makan Bergizi Gratis (MBG), dan pelayanan kesehatan gratis,” katanya kepada Radar, Kamis (13/3/2025).

Dalam pertemuan itu, Bupati juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto turut menekankan perlunya efisiensi anggaran untuk keberlanjutan pembangunan daerah.

Komisi B DPRD Ciamis mengusulkan agar Bapenda fokus pada sektor-sektor yang masih dianggap lemah dalam kontribusinya terhadap PAD.

“Misalnya yang masih perlu ditingkatkan pajak makanan dan minuman dan pajak ataupun retribusi parkir. Termasuk pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB),” ungkapnya.

Melalui upaya pemaksimalan sektor-sektor ini, diharapkan bisa terjadi peningkatan PAD yang signifikan. Salah satu strategi yang diajukan adalah dengan mempercepat proses daftar ulang kendaraan bermotor, sehingga 30 persen potensi pajak yang belum terdaftar dapat dimaksimalkan.

Selain itu, Komisi B juga mengajak pemerintah desa untuk membantu menginformasikan kepada masyarakat terkait kewajiban pajak kendaraan dan mengingatkan mereka untuk segera melakukan daftar ulang kendaraan.

Baca Juga:Harga Tiket Bus Budiman Jurusan Pondokcabe Bogor-Tasikmalaya Jelang Mudik Lebaran 2025Prediksi Tottenham Hotspur vs AZ Alkmaar di Liga Eropa: Spurs Butuh Comeback Luar Biasa

“Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah, mengingat pajak kendaraan yang sudah dimutasi menjadi nomor Ciamis dapat memberikan kontribusi PAD yang lebih besar,” ujarnya.

Penting juga untuk memaksimalkan pajak PBB-P2 yang masih memiliki tingkat realisasi yang perlu ditingkatkan. Dengan demikian, pada tahun 2025 diharapkan tidak ada lagi penunggakan terkait pajak PBB-P2.

Semua upaya ini bertujuan untuk mencapai target pendapatan daerah minimal 100 persen, sebagaimana diinginkan oleh Komisi B DPRD Ciamis.

0 Komentar