Ribuan Honorer Penuhi Gedung DPRD Kabupaten Garut, Tolak Tunda Pengangkatan PPPK

pengangkatan PPPK
Sekda Garut Nurdin Yana (pegang mic) menemui ribuan honorer yang berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Garut, Rabu 12 Maret 2025. (Agi Sugiana/Radartasik.id)
0 Komentar

GARUT, RADARTASIK.ID – Ribuan honorer yang lolos PPPK mendatangi gedung DPRD Kabupaten Garut, Rabu 12 Maret 2025. Mereka menyuarakan penolakan terhadap penundaan pengangkatan PPPK.

Ketua Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar) Kabupaten Garut Ma’mol Abdul Faqih mengatakan, aksi yang digelar sebagai bentuk penolakan dari honorer yang sudah lolos PPPK.

Ia menyebut ada sekitar 1.600 honorer yang lolos PPPK, mulai dari guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

Baca Juga:Destinasi Wisata di Garut Ini Masih Jarang Orang Tahu, Ini Daftar dan LokasinyaJerit Buruh di Garut yang Terancam Kena PHK Massal Usai Pabrik Bulu Mata Tiba Tiba Tutup

“Seharusnya akan dilantik bulan April, karena sekarang NIP PPPK sudah terbit 599, dan itu tinggal sedikit lagi untuk mereka bisa rampung,” ucapnya, Rabu (12/3/2025).

Pihaknya menuntut DPRD Kabupaten Garut bersurat ke Pemerintah Pusat. Menolak surat edaran penundaan pengangkatan PPPK dan PNS.

“Atau nanti kita silaturahmi ke pusat untuk minta penolakan atau minta pencabutan surat edaran,” kata ketua Fagar Kabupaten Garut itu.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Garut Iman Alirahman mengaku akan memperjuangkan hak honorer yang sudah lolos PPPK. Pihaknya siap bertemu dengan pemerintah pusat.

“Kami sudah sepakat bahwa kemana pun harus kami datangi, kami konsultasikan, kami siap untuk memenuhi kewajiban itu,” katanya.

Iman meminta doa dari semua honorer agar ikhtiar yang dilakukan DPRD bersama Pemkab Garut membuahkan hasil yang baik.

“Kami besok (hari ini) ke Jakarta untuk menyakinkan bahwa Pemda Garut sudah siap untuk mengangkat,” katanya.

Baca Juga:Wakil Bupati Garut Putri Karlina Sikapi Aksi Sweeping, Menitikan Air Mata Ketika Berbicara Hal IniWakil Bupati Garut Ingin Kembalikan Kejayaan Pasar Ceplak, Kini Pasar Legendaris Itu Sepi Karena Hal Ini

Sekda Garut Nurdin Yana mengatakan secara normatif, regulasi tertinggi terkait pengangkatan PPPK ada di MenPANRB. Namun dirinya bersama DPRD akan memperjuangkan sekecil apapun peluangnya.

“Kan setiap kebijakan itu politik, maka kita sama dewan juga alhamdulillah antusias untuk melakukan upaya politik,” katanya.

Secara pendekatan politik, pihaknya akan menyampaikan apa yang menjadi keluhan dari honorer yang sudah lolos PPPK.

“Kenapa besok harus kumulatif hadir di Jakarta? Untuk meyakinkan bahwa kita serius dan kita sudah siap dengan berbagai kebutuhan,” pungkasnya. (Agi Sugiana)

0 Komentar