TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Setiap tahun Jalan HZ Mustofa selalu disulap menjadi pasar dadakan oleh para pedagang. Kondisi yang tidak berubah ini menunjukkan Pemkot Tasikmalaya belum hadir memberikan solusi.
Setiap menjelang lebaran, Jalan HZ Mustofa selalu dipenuhi tenda-tenda pedagang. Tempat yang bukan peruntukannya itu tidak bisa dipungkiri mengganggu ketertiban umum.
Pasalnya, trotoar untuk pejalan kaki sampai marka parkir untuk menempatkan kendaraan terenggut oleh tenda pedagang. Meskipun kondisinya sudah rutin setiap tahun, pemerintah belum pernah hadir memberikan solusi.
Baca Juga:Terkesan Seperti Petugas Pajangan di Jalan, Soal Pasar Dadakan Satpol PP Kota Tasik Tunggu Arahan "Pusat"Pasca Kecelakaan, Lampu Merah Traffic Light di Pusat Kota Tasikmalaya Diberlakukan 24 Jam
Ketua MUI Kota Tasikmalaya KH Aminudin Bustomi mengatakan bahwa ramadan dan lebaran tidak bisa dijadikan alasan mengganggu ketertiban. Sehingga pedagang yang melapak bukan pada tempatnya dengan sengaja tidak bisa diberi pemakluman. “Di sini pemerintah harus hadir untuk menciptakan ketertiban,” ungkapnya kepada Radar, Senin (10/3/2025)
Kendati demikian, menurutnya pemerintah selama ini belum terlihat peranannya. Sehingga kondisi itu terus berulang seolah dianggap menjadi hal yang biasa dan dimaklumi. “Di mana pemerintah, kan selama ini tidak begitu terlihat,” ucapnya.
Menurutnya sikap pemerintah harus bisa tegas untuk menepis prasangka buruk dari publik. Karena pembiaran dari pemerintah sedikit banyak dianggap ada transaksional yang masuk ke oknum pejabat. “Prasangka-prasangka seperti itu selalu ada, maka harus tegas untuk membuktikannya,” tuturnya.
Kendati demikian, dalam menyikapinya juga harus berlaku bijaksana. Yakni Pemkot Tasikmalaya harus bisa memfasilitasi para pedagang supaya tetap bisa mengais rezeki. “Jadi bukan dilarang begitu saja, tapi dibantu juga penempatan yang sesuai,” katanya.
Selain itu, lanjut KH Aminudin, hal ini berlaku tidak hanya untuk wilayah Jalan HZ Mustofa saja. Namun juga titik lainnya seperti halnya di Jalan Lingkar Utara (Lingtar) di mana separuh jalan dikuasai para pedagang. “Harus menyeluruh, jangan tegas di satu titik saja,” imbuhnya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Wahid menerangkan sudah seharusnya pemerintah bersikap tegas ketika ada kekeliruan di masyarakat. Terlebih jika menyangkut kepentingan orang banyak. “Jangan sampai ada anggapan pemerintah kalah oleh warga yang bersalah secara aturan,” ungkapnya.