Sementara itu, Ketua PC PMII Kabupaten Tasikmalaya, Mujib Rahman Wahid, mengatakan bahwa diskusi ini merupakan tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang sebelumnya digelar di KPU dan Bawaslu.
“Kami PC PMII Kabupaten Tasikmalaya menggelar kajian komprehensif. Yang hadir seluruh anggota dan kader PMII se-Kabupaten Tasikmalaya, termasuk kita mengundang narasumber Pemerhati Anggaran Pak Nandang Suherman,” terang Mujib.
Menurutnya, kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam kepada mahasiswa terkait PSU serta sebagai persiapan aksi unjuk rasa jilid kedua yang akan dilakukan sebelum atau sesudah PSU.
Baca Juga:PDIP Tetapkan Pengganti Ade Sugianto, Sosoknya Sudah Bisa Ditebak PublikKode Redeem Free Fire MAX 6 Maret 2025: Klaim Hadiah Eksklusif Sekarang!
“Kita bersepakat untuk menindaklanjuti dengan aksi unjuk rasa jilid kedua, sembari kita mendiskusikan beberapa hal yang akan menjadi asupan bagi teman, sahabat, dan anggota PMII Kabupaten Tasikmalaya,” katanya.
PMII menilai bahwa PSU di Kabupaten Tasikmalaya menimbulkan banyak permasalahan, termasuk pemborosan anggaran negara. Kondisi ini semakin memperburuk keadaan di tengah defisit anggaran dan berbagai persoalan seperti ekonomi masyarakat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, serta infrastruktur.
“Jadi saya rasa banyak permasalahan di Kabupaten Tasikmalaya, ditambah dengan adanya PSU dan efisiensi anggaran ini. Maka lewat diskusi ini, PMII berharap dapat mengetahui akar permasalahan ini merembetnya ke mana saja,” ungkap Mujib.
PMII tidak hanya menyoroti KPU dan Bawaslu, tetapi juga berencana menindaklanjuti dampak PSU ini dengan mendesak pemerintah daerah dan DPRD untuk bertanggung jawab.
“Bagi KPU dan Ba-waslu, saya melihat segala sesuatu yang diselesaikan itu ada peng¬hargaan, akan tetapi segala se-suatu yang tidak terselesaikan itu ada konsekuensinya,” tambahnya. (DIki Setiawan)