IMF menyatakan bahwa kesepakatan ini bertujuan untuk mengurangi potensi risiko dari kebijakan Bitcoin El Salvador dan sejalan dengan rekomendasi mereka kepada pemerintah negara tersebut.
“Komitmen program ke depan akan membatasi keterlibatan pemerintah dalam aktivitas ekonomi terkait Bitcoin, serta transaksi dan pembelian Bitcoin oleh pemerintah,” ujar IMF dalam pernyataannya.
IMF juga menekankan bahwa kesepakatan ini akan membantu El Salvador meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap aset digital, sesuai dengan standar internasional yang terus berkembang.
Baca Juga:Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Larang Permintaan THR ke Pabrik: "Perusahaan Sudah Bayar Pajak"Para Pengunjung Keluhkan Pelayanan Parkir di RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya!
Hal ini menjadi bagian dari upaya IMF untuk mengekang adopsi Bitcoin di negara tersebut.
Sementara itu, Direktur Eksekutif IMF untuk El Salvador, Méndez Bertolo, menyatakan pada 26 Februari bahwa fasilitas dana IMF bertujuan untuk meningkatkan tata kelola, transparansi, serta ketahanan ekonomi negara tersebut guna memperkuat kepercayaan dan potensi pertumbuhannya.
Bertolo juga menekankan bahwa kesepakatan ini akan membantu mengurangi risiko terkait Bitcoin dengan menyatakan, “Pemerintah telah mengamandemen Undang-Undang Bitcoin untuk memperjelas status hukumnya dan menghapus fitur utama Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Penerimaan Bitcoin akan bersifat sukarela, pajak akan dibayar dalam dolar AS, dan keterlibatan sektor publik dalam proyek Bitcoin akan dibatasi.”
Selain itu, IMF berharap program ini dapat menarik dukungan finansial tambahan dari organisasi internasional lain seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Inter-Amerika, dan bank pembangunan regional lainnya.
Meskipun mendapatkan tekanan dari IMF, pemerintah El Salvador tampaknya tetap teguh dalam strategi Bitcoin-nya, yang dianggap sebagai langkah penting dalam memperkuat ekonomi negara dan mengurangi ketergantungan terhadap sistem keuangan global tradisional. ***