TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Setelah mengikuti retret di Magelang, Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, berbagi pengalaman dan hasil diskusinya dengan sejumlah kepala daerah. Salah satu topik utama yang dibahas adalah terkait sistem merit serta pengelolaan sampah.
“Selama acara, saya berkesempatan bertemu dengan kepala daerah lainnya, termasuk berdiskusi dengan Bupati Sumedang mengenai e-government dan penerapan sistem merit di sana,” ujar Viman disela sidak bahan pokok di Pasar Cikurubuk, Sabut 1 Maret 2025.
Politisi Gerindra ini menceritakan, dirinya juga berbincang mengenai pengelolaan sampah dengan kepala daerah dari Banyumas dan Magelang, yang turut membahas masalah tersebut.
Baca Juga:Pastikan iPhone 16 Bisa Dijual Sebelum Lebaran 2025 di Indonesia, Menperin Agus Gumiwang Beri PenegasanHarga Bitcoin Hari Ini Terus Merosot, Mantan CEO Binance Changpeng Zhao Beri Saran Begini Bagi Investor
“Beberapa hal yang dibicarakan akan kami implementasikan, termasuk program sister city dan transfer knowledge untuk memanfaatkan potensi daerah lain yang bisa diterapkan di sini,” lanjutnya.
Viman juga menyampaikan bahwa dalam menjalankan program tersebut, pemerintah daerah harus berkolaborasi dengan dinas terkait, sesuai arahan dari pemerintah pusat untuk mewujudkan sinergitas dalam program Asta Cita.
“Program visi misi yang kami susun untuk lima tahun ke depan harus tetap sejalan dengan Asta Cita. Ini untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan berkelanjutan dan sesuai dengan prioritas yang ada,” jelasnya.
Menurutnya, daerah tidak dapat bergerak sendiri dan harus bergantung pada program serta dana yang berasal dari pusat. Oleh karena itu, sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting.
“Terkait dengan masalah lingkungan hidup dan tata kota, yang menjadi prioritas pertama, kami akan terus bekerja sama dengan pihak terkait,” tambah Viman.
Saat ditanya kaitan kebijakan efisiensi anggaran, Viman mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan efisiensi adalah alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran, bukan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.
“Efisiensi itu bukan soal pengurangan anggaran, tapi tentang pengalokasian yang lebih efektif, terutama pada layanan dasar seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan,” pungkasnya. (Firgiawan)