TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Kebijakan efisiensi atau pemangkasan anggaran meliputi berbagai lembaga, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN). Sebagaimana diketahui, lembaga vertikal ini bertugas menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan narkotika atau narkoba.
Efisiensi anggaran ini merupakan kebijakan dari Presiden RI Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025. Di mana semua lembaga negara dituntut melakukan pemangkasan anggaran untuk hal-hal yang bersifat operasional.
Kepala BNN Kota Tasikmalaya AKBP Herry Sudrajat mengatakan bahwa lembaga yang dia pimpin juga mengalami efisiensi anggaran. Meskipun tidak disebutkan angkanya, namun pemangkasan melebihi setengah dari angka Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). “Kalau dihitung totalnya, yang dipangkas sampai 62%,” ungkapnya kepada Radar.
Baca Juga:Pabrik Sabun di Tasikmalaya Diduga Mencemari Lingkungan, Indikasinya Muncul Fenomena Air Hujan BerbusaJangan Cuci Tangan Soal Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, Aktivis Ini Menuntut Ketua KPU RI Mengundurkan Diri
Meski demikian, pihaknya menegaskan bahwa pelayanan tetap berjalan secara normal. Dari mulai rehabilitasi narkotika secara gratis sampai pembuatan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN) dengan biaya sesuai aturan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Kalau pelayanan tetap berjalan, tidak terganggu,” ujarnya.
Sepanjang tahun 2024 kemarin, BNN Kota Tasikmalaya melaksanakan rehabilitasi penyalahguna narkotika sebanyak 25 orang. Lembaga ini memiliki klinik dan tenaga medis khusus untuk memberikan pelayanan.
Di awal tahun 2025 ini pun, sampai bulan Februari sudah ada tiga orang pengguna sabu-sabu di Kota Tasikmalaya yang direhabilitasi. 2 orang hasil temuan dan 1 orang pasien datang secara sukarela.
Untuk urusan pemberantasan narkotika, itu pun tetap berjalan dengan pola dukungan dari BNN Provinsi Jawa Barat. Sehingga perang melawan peredaran narkotika tetap dilakukan. “Kita dapat backup dari provinsi, tapi kita juga ikut dalam pengerjaannya,” ucapnya.
Di tahun ini, BNN Kota Tasikmalaya berkomitmen untuk melakukan pencegahan dan pengungkapan peredaran narkoba. Secara teknisnya, pihaknya perlu kolaborasi baik dengan institusi Polri, TNI termasuk dukungan Pemerintah Daerah. “Karena akan sangat berat kalau bergerak sendiri-sendiri,” ucapnya.(rangga jatnika)