Proses PSU yang harus dilaksanakan juga berdampak pada lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menentukan pemimpin daerah yang baru.
Hal ini menyebabkan tertundanya berbagai program pembangunan dan kebijakan daerah yang seharusnya bisa segera dijalankan.
Masyarakat yang menantikan perubahan dan kebijakan baru terpaksa menunggu lebih lama, yang pada gilirannya berpotensi menambah ketegangan di masyarakat.
Baca Juga:Jelang PSU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, Aktivis Mahasiswa dan Polisi ”Mesra”Korban Pergerakan Tanah Cineam di Pengungsian Terus Dapat Bantuan, Termasuk dari Pemkab Tasikmalaya
”Jika tidak dikelola dengan baik, situasi ini bisa berkembang menjadi konflik sosial yang lebih besar,” katanya.
Ia juga menyebutkan bahwa beban psikologis bagi masyarakat yang sudah mengikuti proses pemilu dengan baik menjadi semakin berat karena mereka harus kembali mengikuti PSU.
Hal ini dapat menyebabkan frustrasi dan mengurangi partisipasi pemilih dalam pemilu berikutnya, yang pada akhirnya bisa menurunkan kualitas demokrasi.
Secara keseluruhan, Guntur menilai bahwa kegagalan KPU Kabupaten Tasikmalaya bukan hanya masalah teknis, tetapi juga berdampak luas pada rakyat.
Dari pemborosan anggaran hingga hilangnya kepercayaan terhadap sistem demokrasi, masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan.
”Tanpa reformasi total dan pertanggungjawaban yang jelas, penyelenggaraan pemilu di masa depan akan tetap diragukan kredibilitasnya,” tuturnya. (Radika Robi Ramdani)