Pemkot Tasikmalaya Gencarkan Layanan KB, Wajib Vasektomi untuk Penerima Bansos?

layanan KB pria bisa pake BPJS
Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Candra bersma isteri dan kepala Dinas KPPKBP3A, Imin Muhaemin (ujung kanan) serta aparat setempat berfoto bersama disela kegiatan di Sambongpari, Rabu 26 Februari 2025. (Ayu Sabrina/Radartasik.id)
0 Komentar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) terus meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana (KB) serta kesehatan reproduksi bagi masyarakat.

Upaya ini dilakukan melalui pelayanan KB massal yang diselenggarakan di berbagai fasilitas umum, termasuk pasar dan puskesmas.

Kepala Dinas PPKBP3A Kota Tasikmalaya, Imin Muhaemin, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh kota dan kabupaten.

Baca Juga:Nama Sang Istri Makin Menguat Gantikan H Ade Sugianto sebagai Calon Bupati di Pilkada Ulang 2024!Harga Bitcoin Anjlok Hampir 8%! Peluang Beli atau Tanda Waspada?

“Kegiatan ini berskala nasional, dilaksanakan serentak oleh kementerian di seluruh kota dan kabupaten. Pelayanan KB diberikan di fasilitas umum, seperti pasar-pasar,” ujar Imin usai kegiatan layanan KB di Puskesmas Sambongpari, Rabu 26 Februari 2025.

Sebelumnya, pelayanan KB juga telah dilakukan di Pasar Cikurubuk. Namun, karena keterbatasan fasilitas layanan KB di pasar, masyarakat diarahkan ke puskesmas terdekat, salah satunya Puskesmas Sambongpari.

Terkait target nasional, Imin menyebut bahwa Kota Tasikmalaya hampir mencapai semua sasaran pada tahun 2024, kecuali untuk akseptor KB laki-laki.

“Itu yang belum tercapai karena ada kendala teknis,” jelasnya.

Untuk meningkatkan cakupan layanan, pihaknya terus melakukan sosialisasi melalui berbagai saluran, termasuk media cetak, televisi, dan jaringan Dinas Kesehatan.

“Banyak yang masih mengira bahwa layanan KB berbayar, padahal sebagian besar dicover dan bisa diakses gratis, termasuk melalui layanan binaan mandiri yang sudah bekerja sama dengan kami,” tambahnya.

Sementara itu, menanggapi rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mewajibkan penerima bantuan sosial menggunakan KB pria, Imin menyatakan bahwa pihaknya belum menerima instruksi resmi.

“Kemungkinan akan melibatkan dinas lain seperti Dinas Sosial dan Disdukcapil. Jika kebijakan itu sudah ditetapkan, tentu kami akan mengikuti,” tandasnya.

Baca Juga:Ingin Cuan? Ini Dia 5 Cryptocurrency Terbaik Hari Ini dengan Potensi Keuntungan Besar, Ada Shiba Inu, AvalanchGrafik Harga Bitcoin Hari Ini Terus Menukik ke Bawah, Tren Bearish Cryptocurrency Masih Lanjut?

Sebelumnya, Gubernur terpilih Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa kepala keluarga penerima bantuan sosial akan diwajibkan mengikuti program KB pria atau vasektomi.

Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban keluarga miskin dengan membatasi jumlah anak.

“Yang mendapat stimulus dari pemerintah harus ikut keluarga berencana. Laki-lakinya yang harus ikut keluarga berencana, bukan perempuannya,” tegas Dedi.

0 Komentar