TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tasikmalaya, Ucu Anwar, menyampaikan kritik tajam terhadap minimnya perhatian Pemerintah Kota Tasikmalaya terhadap BPBD dan Pemadam Kebakaran (Damkar).
Hal ini diungkapkannya dalam Musrenbang Sektoral BPBD di Rumah Makan Sambel Hejo, Selasa (25/2/2025).
Ucu menyoroti ketidakhadiran sejumlah pejabat dalam acara tersebut, termasuk Penjabat Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi, dan Wakil Wali Kota Diky Candra.
Baca Juga:Warga Korban Bencana Angin Puting Beliung Tagih Janji Bantuan dari Pemerintah Kabupaten TasikmalayaSiapa Pengganti Ade Sugianto di PSU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya?
”Andai Pak Viman dan Pak Diky hadir, pejabat eselon 2 juga pasti hadir. Karena mereka tidak datang. Tidak ada satu pun pejabat eselon yang kami undang datang,” ujarnya kepada wartawan.
Ia juga menyebut hanya satu camat dari 10 kecamatan yang hadir secara personal, yakni Camat Purbaratu, Toni.
”Semua diwakili. Tapi saya bangga karena banyak sahabat saya yang tetap hadir. Ini menunjukkan bahwa BPBD bagi mereka bermanfaat, meskipun bagi Pemkot mungkin tidak ada artinya,” terangnya.
Ucu menegaskan bahwa BPBD tetap berkomitmen melayani masyarakat meskipun tanpa dukungan maksimal.
Ia mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2024 terjadi 250 bencana di Kota Tasikmalaya, didominasi oleh pohon tumbang dan rumah tidak layak huni.
Sementara itu, dalam rentang Januari hingga 23 Februari 2025, sudah ada 53 kejadian bencana.
”Setiap hari kita menghadapi bencana. Masyarakat perlu mendapatkan kenyamanan agar aktivitas mereka tidak terganggu,” tegasnya.
Baca Juga:Pemkot Tasikmalaya Pastikan Efisiensi Anggaran Tidak Pengaruhi Rekrutmen PPPKPilkada Kabupaten Tasikmalaya Diulang, Momentum Koreksi Pilihan Calon Pemimpin
Selain bencana alam, bencana non-alam juga menjadi perhatian. Sepanjang 2024, tercatat 77 kebakaran yang hanya ditangani oleh dua unit kendaraan yang tidak memiliki rem.
”Di Kota Tasikmalaya ada lima unit mobil Damkar, tiga di antaranya hibah dari Kabupaten Tasikmalaya dan dua hasil pembelian Pemkot. Sayangnya, semua tidak layak pakai bagi para driver,” bebernya.
Ia juga menyoroti status Damkar yang masih belum diakui sebagai dinas mandiri.
”Damkar adalah institusi tertua di dunia, bahkan sebelum Indonesia merdeka sudah ada. Tapi miris, sudah berusia 108 tahun, gedung pun tidak ada,” katanya.
Ucu berharap Damkar Kota Tasikmalaya segera memiliki kantor sendiri di kompleks Dinas Perhubungan dan Kominfo.