TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Kader Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri) Kota Tasikmalaya menjadikan tahun 2025 ini sebagai refleksi atas kasus-kasus pelecehan apalagi rudapaksa. Dalam hal ini Pemkot perlu mengambil langkan untuk mencegah kasus tersebut terus terjadi.
Di akhir 2024 sampai awal 2025 ini kasus-kasus pelecehan seksual atau asusila cukup sering terjadi. Pelakunya dari mulai pedagang keliling sampai pimpinan yayasan rumah tahfidz yang menjadi sorotan publik.
Waakil Ketua II Bidang Eksternal KOPRI INU Tasikmalaya Laura Natalia Tatirati menilai kondisi itu cukup kontradiktif yang kerap disebut sebagai Kota Santri. Di tambah dengan banyaknya pondok pesantren yang seyogianya menguatkan nilai religius di masyarakat.
Baca Juga:Cedera dan Masuk Rumah Sakit, Petugas BPBD Kota Tasikmalaya Terbanting Dahan Saat Pemangkasan Pohon di DadahaTernyata di Kota Tasikmalaya Ada PHK Massal di 2024, Tapi Situasinya Berbeda dengan Bank BUMN di Kota Banjar
“Kenyataannya, keberadaan pondok pesantren tersebut tidak sebanding dengan realitas sosial yang ada, terutama terkait dengan meningkatnya kasus kriminalitas, termasuk pelecehan seksual terhadap perempuan yang terjadi di kota ini,” ungkapnya, Kamis (20/2/2025).
Menurutnya kondisi tersebut cukup memprihatinkan, bahkan melibatkan lembaga pendidikan. Sehingga menunjukkan bahwa masalah pelecehan seksual tergolong kronis di Kota Tasikmalaya. “Seakan menjadi masalah kronis yang belum tertangani dengan baik,” terangnya.
Sebagai seorang perempuan, dirinya merasa geram karena sejauh ini langkah tegas dari Pemkot masih minim. Karena menurutnya pemerintah belum serius dalam mengupayakan keamanan bagi perempuan dari ancaman pelecehan. “Sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap efektivitas kebijakan yang ada,” katanya.
Saat ini pihaknya juga menguatkan gerakan untuk menyuarakan perlawanan terhadap pelecehan seksual. Untuk memaksimalkannya pemerintah harus berperan untuk membangun kepekaan dan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mengambil sikap yang kompak. “Kesadaran dan pendidikan tentang pelecehan seksual harus ditingkatkan di kalangan masyarakat, kita perlu menciptakan lingkungan yang lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan seksual,” ucapnya.
Sebagai kader KOPRI PK PMII INU Tasikmalaya, pihaknya mendesak agar penegakan hukum terhadap para pelaku pun harus diberlakukan secara tegas. Supaya jadi efek jera dan pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal tersebut. “Bukan hanya untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai pesan kuat bahwa pelecehan seksual tidak dapat dibiarkan,” katanya.