TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Fenomena pejabat Eselon II yang berbondong-bondong menghadiri pelantikan wali kota dan wakil wali kota periode 2025-2030 di Jakarta menuai kritik.
Di tengah kondisi sosial dan ekonomi yang lesu, langkah tersebut dianggap sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap permasalahan masyarakat Kota Tasikmalaya.
Pemerhati Sosial Tasikmalaya, Fathurochman SPd, menilai tindakan para pejabat tersebut tidak menunjukkan empati terhadap persoalan mendesak yang tengah melanda kota, seperti pencemaran lingkungan di Tamansari, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, sengketa lahan, hingga penataan pedestrian yang tidak tepat guna.
Baca Juga:Uang Rp 3,7 Miliar Siap Dibagikan kepada 69 Ormas dan LSM di Kota Tasikmalaya, Kebijakan Efisiensi MenghantuiInilah Wakil Gubernur Perempuan Termuda di Indonesia, Seorang Dokter Berusia 30 Tahun, Ayahnya Kiai NU
“Fenomena ini sangat tidak sensitif terhadap kondisi yang sedang terjadi di Kota Tasikmalaya. Ketika masyarakat tengah menghadapi masalah sosial yang membutuhkan perhatian serius, pejabat-pejabat Eselon II justru memilih untuk pergi ke Jakarta untuk menghadiri pelantikan, yang seharusnya tidak menjadi prioritas,” ujar Fathurochman, Kamis 20 Februari 2025.
Ia juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan Presiden dan mempertanyakan sumber dana yang digunakan para pejabat untuk perjalanan tersebut.
“Pertanyaannya adalah, mereka menggunakan anggaran apa? Apakah itu sudah dianggarkan jauh-jauh hari, ataukah mereka mengambil alokasi anggaran dari program lain yang lebih mendesak? Ini yang harus dipertanyakan,” tambahnya.
Fathurochman menilai, tindakan tersebut bisa dicegah jika Sekretaris Daerah (Sekda) selaku pejabat pembina kepegawaian bersikap tegas dengan melarang keberangkatan mereka sejak awal.
“Sekda harus memiliki empati terhadap kondisi masyarakat dan memastikan bahwa yang menjadi prioritas adalah penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi warga, bukan sekadar menghadiri acara yang tidak masuk dalam kategori prioritas,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa menghadiri pelantikan tidak pernah menjadi bagian dari prioritas yang diajukan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di setiap dinas.
“Seiring dengan banyaknya permasalahan sosial yang belum tertangani dengan maksimal, banyak pihak berharap agar para pejabat pemerintahan dapat lebih fokus pada tugas mereka dalam merespons isu-isu yang mendesak dan benar-benar menyentuh kehidupan warga,” tegasnya.
Baca Juga:9,17 Persen Pengguna Internet di Indonesia Anak di Bawah 12 TahunPresiden Prabowo Wajibkan Penempatan Devisa Hasil Ekspor SDA 100 Persen dalam Sistem Keuangan Dalam Negeri
Aksi para kepala dinas ini juga tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat tentang perjalanan dinas yang harus dihemat sampai 50 persen. Belum lagi langkah tegas dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan mengawasi ketat penggunaan anggaran setiap daerah.