TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Sebanyak 69 ormas dan LSM di Kota Tasikmalaya akan mendapatkan dana hibah tahun 2025 ini. Nominalnya berbeda-beda.
Namun jika ditotalkan seluruh dana yang akan dibagikan kepada ormas dan LSM di Kota Tasikmalaya ini mencapai Rp 3,7 miliar.
Dikutip dari hasil wawancara Radartasik.id dengan Kepala Kesbangpol Ade Hendar, dana hibah tersebut telah dialokasikan pada APBD Kota Tasikmalaya 2025, berdasarkan pengajuan masing-masing ormas dan LSM pada tahun 2024.
Baca Juga:Inilah Wakil Gubernur Perempuan Termuda di Indonesia, Seorang Dokter Berusia 30 Tahun, Ayahnya Kiai NU9,17 Persen Pengguna Internet di Indonesia Anak di Bawah 12 Tahun
“Totalnya Rp 3,7 miliar, masing-masing organisasi nilainya variatif,” ujarnya saat diwawancara pada Selasa 18 Februari 2025.
Pembagian dana hibah kepada ormas dan LSM di Kota Tasikmalaya menurut Ade Hendar rutin dilakukan tiap tahun. Biasanya berjalan lancar.
Namun pada tahun ini kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah pusat menghantui.
Kebijakan itu harus pula diterapkan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Penggunaan anggaran diminta selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Termasuk pengalokasian dan sasaran dana hibah.
Ade tidak menampik kebijakan pengetatan anggaran itu bisa saja mengubah skema maupun porsi alokasi anggaran dana hibah ormas dan LSM di Kota Tasikmalaya yang sudah ditetapkan.
“Itu (perubahan alokasi anggaran hibah, red) tergantung nanti kebijakan pimpinan. Kami hanya melaksanakan sesuai dengan apa yang ada di SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah),” tandasnya.
Meski begitu Ade berharap alokasi dana hibah tidak diubah. Sebab akan banyak hal terpengaruh. Terutama soal kontribusi ormas dan LSM dalam kehidupan masyarakat.
Baca Juga:Presiden Prabowo Wajibkan Penempatan Devisa Hasil Ekspor SDA 100 Persen dalam Sistem Keuangan Dalam NegeriPD DMI Kabupaten Tasikmalaya Serukan Pembuatan Video Testimoni untuk Menuntut Keadilan Pilkada
“Ya kalau harapan kita, tidak ada pemangkasan,” harap Ade.
Diketahui pemerintah pusat tengah getol melakukan efisiensi anggaran di berbagai kementerian den lembaga. Konsep ini juga bakal diterapkan di seluruh provinsi dan kabupaten kota. Khusus Jawa Barat, Gubernur terpilih Dedi Mulyadi telah menyatakan akan mengawasi ketat penganggaran di semua kabupaten kota.
Ia juga telah memerintahan penundaan disribusi bantuan keuangan dari provinsi serta meminta adanya perubahan pada RKPD yang telah disusun agar disesuaikan kembali dengan kebijakan pemerintah pusat. (Permana)