Nandang menilai efisiensi anggaran atau pemotongan yang dilakukan daerah terkesan flat, seperti pemotongan anggaran perjalanan dinas 50 persen, dan lainnya, sekian-sekian. “Saya khawatir birokrasi saat memotong anggaran skemanya seperti ini,” terang Nandang.
Jadi harusnya tepat memilih program mana saja yang tidak berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Banyak sekali, seperti di dinas ada kegiatan rutin seperti membuat dokumen, buat kajian dan pelatihan itu tidak jelas output-nya.
“Jadi kalau menyalurkan atau merealokasikan anggaran mudah, yang harus hati-hati itu memotong anggarannya pada program yang tidak ada output-nya bagi masyarakat, harus jelas, tepat dan transparan disampaikan ke publik,” dorongnya.
Baca Juga:Prediksi Real Betis vs Gent di Liga Konferensi Eropa: Selangkah Menuju Babak 16 Besar, Magis Antony SantosPrediksi Dortmund vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Bukan Tamu Biasa, Sporting Lisbon Bikin Sulit
Dia menyebut, daerah atau kota/kabupaten bisa mencontoh pemerintah provinsi atau Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang transparan menyampaikan ke publik mana saja program yang terkena efisiensi anggaran.
Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Budi Ahdiat, menyampaikan bahwa DPRD belum secara detail mengenai realokasi efisiensi anggaran yang sudah muncul angkanya. Menunggu teknis dari Permendagri turunan dari Inpres.
“Kita belum tahu tentang realokasi dana efisiensi anggaran tersebut, baru pada tahap memunculkan angka efisiensi penganggarannya,” ungkap Budi. (dik)