Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan atas sektor pertanian, DPKPP harus memastikan bahwa prosedur distribusi pupuk berjalan dengan baik
”Tentu Dinas Pertanian punya hak untuk mengawasi dan memastikan bahwa prosedur (distribusi pupuk) ini jalan, walaupun tanggung jawabnya secara langsung tidak. Sebab, memang sudah ada MoU antara PI (Pupuk Indonesia) dengan distributor,” terang politisi PPP ini kepada Radartasik.id, Minggu, 16 Februari 2025.
Karom menekankan pentingnya komunikasi yang jelas antara semua pihak untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan efisiensi distribusi pupuk bagi petani.
Baca Juga:Distributor Pupuk Angkat Bicara Terkait Dugaan Manipulasi Data Distribusi ke Kios Pupuk Lengkap di TasikmalayaKios Pupuk Lengkap di Kabupaten Tasikmalaya Ungkap Skandal Distributor Pupuk, Diduga Memanipulasi Data
Di sisi lain, KPL yang beroperasi di Kecamatan Ciawi, seperti yang diungkapkan oleh salah satu pemilik KPL yang menggunakan nama samaran Udin, juga merasakan kesulitan terkait masalah pengiriman pupuk yang tidak profesional.
Udin mengeluhkan keterlambatan pengiriman pupuk yang sering terjadi, meskipun pembayaran telah dilakukan lebih dahulu.
Bahkan, beberapa pengiriman dari distributor CV MMS dan CV GBS tidak sesuai dengan pesanan, misalnya pengiriman hanya mencapai dua ton padahal yang dipesan lima ton.
Udin menegaskan bahwa komunikasi yang buruk dan ketidaktransparanan dalam proses administrasi, seperti pengiriman tanpa nota atau transaksi yang dilakukan tanpa sepengetahuan KPL, menjadi sumber frustrasi.
Menanggapi keluhan tersebut, distributor pupuk, seperti yang diungkapkan oleh Luki Fahmi dari CV GBS, mencoba memberikan penjelasan bahwa nota pengiriman tetap disediakan oleh pihak distributor.
Namun, masalah muncul ketika KPL tidak menyimpan nota dengan baik, yang mengakibatkan ketidakmampuan KPL untuk menunjukkan nota saat pemeriksaan.
Hal ini memicu distributor untuk menyimpan nota tersebut agar proses pemeriksaan berjalan lancar.
Baca Juga:WASPADA!! Modus Baru, Pencuri Mengaku Guru Masuk ke SD di Kabupaten Tasikmalaya Gasak Perhiasan SiswaObjek Wisata Galunggung Jadi Penyumbang PAD Terbesar di Kabupaten Tasikmalaya dari Sektor Pariwisata
Luki juga menjelaskan bahwa keterlambatan pengiriman terkadang disebabkan oleh keterbatasan armada pengiriman, meskipun mereka selalu berusaha memenuhi pesanan KPL sesuai kebutuhan.
Sementara itu, Ede Nurhidayat dari CV MMS, yang mengelola distribusi di wilayah Tasikmalaya Utara, memberikan klarifikasi bahwa sejak ia mengambil alih pengelolaan perusahaan pada Agustus 2024, belum ada keluhan terkait keterlambatan pengiriman dari KPL yang mereka kelola.
Ia juga menjelaskan bahwa keterlambatan biasanya terjadi ketika pesanan dilakukan mendadak dan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.