BANDUNG, RADARTASIK.ID – Gubernur Terpilih Jawa Barat memberi ultimatum kepada seluruh kepala daerah di Jawa Barat mengenai pembelian mobil dinas.
Pria yang akrab disapa KDM ini menegaskan bahwa kepala daerah tidak boleh membeli mobil dinas baru sementara sarana jalan di daerahnya rusak.
Apabila para kepala daerah tetap memaksakan membeli mobil dinas maka Pemprov Jawa Barat tidak akan memberikan dana stimulus.
Baca Juga:Tips Berwisata ke Pangandaran di Akhir Pekan: Aktivitas dan Akses Transportasi, Hingga PenginapanGubernur Jawa Barat Terpilih Dedi Mulyadi Targetkan Pengambilalihan Beberapa Kewenangan Daerah
“Kita juga tidak akan memberikan stimulus bagi para bupati dan wakil bupati yang tetep pakai mobil dinas baru. Artinya, dia tidak punya keinginan untuk rakyatnya maju, lebih mementingkan dirinya sendiri. Biar rakyat yang menilai,” ujar Dedi dalam pertemuan dengan para sekda dan kepala Bappeda se-Jawa Barat di Lembur Pakuan pada Selasa pekan kemarin yang videonya diunggah pada chanel Youtube KDM.
Dalam kesempatan itu Dedi juga sempat menanyakan daerah mana saja yang anggaran mobil dinasnya sudah dibelanjakan. Dia kemudian mencontohkan bahwa dirinya telah memangkas berbagai anggaran fasiitas pribadi yang diberikan negara kepadanya.
Selain tidak membeli mobil dinas, anggaran perjalanan dinas termasuk dinas luar negeri dipangkas besar-besaran dan hanya disisakan sebesar Rp 700 juta. Demikian juga dengan anggaran pembelian baju dinas. Dedi menyebut untuk membeli pakaian dinas ia masih mampu membeli dengan uangnya sendiri.
“Misalnya (anggaran) perjalanan dinas saya Rp 1,9 miliar, oke coret ya, sisain Rp 700 (juta). Nah saya itu nanti akan melakukan itu (evaluasi anggaran, red) kepada para bupati wali kota,” tandasnya.
Evaluasi itu, kata dia, harus mengacu kepada Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Jika anggaran yang dialokasikan kabupaten kota tidak sesuai inpres tersebut, maka gubernur akan mengevaluasinya di anggaran perubahan.
“(Gubernur) punya wewenangkan? Ini (gubernur, red) adalah wakil pemerintah pusat agar membawa misi karena sudah dikasi contoh dari atas (pemerintah pusat, red),” tegas Dedi. (Permana)