BANDUNG, RADARTASIK.ID – Gubernur Jawa Barat Terpilih, Dedi Mulyadi, menyampaikan rencananya untuk menangani beberapa persoalan di kabupaten/kota yang anggaranya minim.
Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Dedi Mulyadi dengan Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman serta para kepala Bappeda se-Jabar di Lembur Pakuan pada Selasa malam 11 Februari 2025.
Berdasarkan notulensi pertemuan, dalam kesempatan itu Dedi mengungkapan niatannya untuk mengambilalih beberapa kewenangan yang saat ini masih dipegang oleh pemerintah kabupaten/kota.
Baca Juga:Hindari Penyelewengan Beasiswa PIP, Kemendikdasmen Wajibkan Sekolah Umumkan PenerimaLahan Jalan Yudanegara Kota Tasikmalaya Dulunya Ternyata Milik Warga Keturunan
Langkah ini bertujuan untuk meringankan beban keuangan daerah sekaligus meningkatkan efisiensi pembangunan.
Salah satu langkah konkret yang akan diambil adalah pengambilalihan pengelolaan jalan-jalan yang menghubungkan kampung atau desa dengan kawasan gunung.
Menurut Dedi, banyak kabupaten yang tidak memiliki kapasitas fiskal memadai untuk mengelola infrastruktur ini, padahal gunung merupakan sumber air dan oksigen yang vital.
Selain itu, aspirasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi akan diarahkan pada hal-hal yang lebih produktif.
Seperti melakukan survei dua kali setahun, yakni Januari-Maret dan Oktober-Desember. Survei ini dibiayai oleh provinsi untuk memastikan data yang ada sesuai dengan kondisi terkini di lapangan.
Jika terdapat dana lebih, Dedi membuka kemungkinan bagi provinsi untuk mengambil alih pengelolaan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Konsistensi kebijakan sangat penting agar pembangunan berjalan efektif. Jaga lingkungan, jaga ekosistem pembangunan,” tambahnya.
Baca Juga:Anggaran Polri Tahun 2025 Dipangkas Rp 20,5 TriliunDedi Mulyadi Bantu Lunasi Pengobatan Korban Geng Motor di Kota Tasikmalaya, Tanya Andil Pemerintah Setempat
Gubernur juga berencana membuka kantor perwakilan budaya di wilayah Kulon dan Priangan. Tujuannya adalah untuk menciptakan konektivitas budaya yang terintegrasi di seluruh Jawa Barat.
Dalam upaya menjaga kelestarian alam, wilayah yang bertugas menjaga gunung dan hutan akan mendapatkan insentif fiskal. Dedi menekankan bahwa apapun slogannya, tujuan utamanya adalah kesejahteraan rakyat.
“Pemerintah harus hadir dalam pemenuhan kebutuhan industri dan Proyek Strategis Nasional (PSN),” jelas Dedi.
Ia menegaskan bahwa rencana dan pelaksanaan pembangunan harus diatur dengan baik melalui perjanjian kerja yang solid untuk menciptakan ekosistem dan tata kelola infrastruktur yang efektif.
Selain itu, hibah yang selama ini diberikan akan dialihkan ke bentuk yang lebih nyata dan tepat sasaran. Misalnya, hibah untuk pesantren akan diubah menjadi beasiswa bagi para santri.